Dubes AS untuk Israel Tegaskan AS Tak Lagi Dukung Negara Palestina

JAKARTA, GENVOICE.ID - Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, secara terang-terangan menyatakan bahwa pemerintah AS kini tidak lagi menargetkan terbentuknya negara Palestina merdeka. Pernyataan ini menandai perubahan paling gamblang dari kebijakan Timur Tengah AS yang selama ini menjadikan solusi dua negara sebagai pijakan utama.

Dalam wawancara bersama Bloomberg News, ketika ditanya apakah pembentukan negara Palestina masih menjadi bagian dari tujuan kebijakan AS, Huckabee menjawab, "Saya rasa tidak." Bahkan, ia mengusulkan jika memang harus ada negara Palestina, sebaiknya dibentuk di wilayah negara Muslim lain, bukan dari wilayah Israel.

"Jika tidak ada perubahan besar dalam budaya mereka, sulit untuk memberi ruang bagi negara itu," ujarnya. Huckabee menambahkan bahwa perubahan semacam itu kecil kemungkinannya terjadi "selama hidup kita".

Dalam pernyataan terpisah kepada BBC, Huckabee menegaskan bahwa negara-negara Muslim memiliki wilayah jauh lebih luas ketimbang Israel. "Mereka menguasai wilayah 644 kali lebih besar dari Israel. Jadi, mungkin ada yang bersedia menampung negara Palestina di wilayah mereka," katanya.

Saat membahas nasib rakyat Palestina di Tepi Barat - tempat sekitar tiga juta warga Palestina hidup di bawah pendudukan Israel - Huckabee menggunakan istilah yang selama ini dipakai pemerintah Israel, yakni Yudea dan Samaria, bukan Tepi Barat.

Sejak masa jabatan pertama Donald Trump, pendekatan terhadap solusi dua negara memang sudah mulai melemah. Kini, di masa jabatannya yang baru, Trump pun belum menunjukkan komitmen tegas soal isu ini.

Pernyataan Huckabee menuai sorotan dari para pengamat Timur Tengah. Khaled Elgindy, peneliti dari Georgetown University, menyatakan bahwa hal ini mempertegas arah kebijakan pemerintahan saat ini, yang sebelumnya juga tampak mendukung pengusiran warga Gaza, legalisasi permukiman, dan aneksasi wilayah. "Pemerintahan ini jelas berkomitmen menghapus eksistensi Palestina secara fisik maupun politik," ujarnya.

Elgindy juga menyebut bahwa sejak masa pemerintahan pertama Trump, konsep negara Palestina yang diusung AS sejatinya hanyalah negara tanpa kedaulatan yang tetap berada di bawah kendali Israel. "Setidaknya sekarang mereka tak lagi berpura-pura," katanya.

Senada dengan itu, Yousef Munayyer dari Arab Center Washington DC menyatakan bahwa pernyataan Huckabee hanyalah ungkapan jujur dari praktik kebijakan AS selama ini. "Apa yang diucapkan Huckabee sudah lama dijalankan AS secara nyata, meski biasanya tak diungkapkan sejelas ini," kata Munayyer.

Keyakinan religius Huckabee yang beraliran Kristen evangelis disebut turut mempengaruhi sikap kerasnya terhadap isu Palestina. Dalam kampanye presiden 2008, Huckabee bahkan menyatakan, "Tidak ada yang namanya orang Palestina." Saat berkunjung ke Tepi Barat pada 2017, ia menolak menyebut wilayah itu sebagai wilayah pendudukan. "Itu bukan Tepi Barat, melainkan Yudea dan Samaria. Itu bukan permukiman, tapi komunitas dan kota. Tidak ada yang namanya pendudukan," tegasnya.

Menurut Munayyer, yang membedakan Huckabee dari para pejabat sebelumnya adalah keberaniannya mengungkapkan secara terbuka tujuan menghapus eksistensi Palestina. "Ia cukup terang-terangan menyampaikan tujuan yang selama ini hanya tersirat di balik kebijakan," ujarnya.

Pernyataan Huckabee ini dinilai dapat memperumit posisi negara-negara sekutu AS di Eropa dan Arab, yang hingga kini masih memegang prinsip solusi dua negara namun selama ini cenderung mengikuti arah kebijakan Washington.

Tak lama setelah pernyataan Huckabee mencuat, pemerintah AS mengumumkan sanksi baru terhadap Addameer, organisasi hak asasi manusia Palestina, serta lima lembaga amal lainnya di Timur Tengah dan Eropa. Departemen Keuangan AS menuduh Addameer memiliki hubungan dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), kelompok yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa.

Israel sendiri telah menggerebek kantor Addameer pada 2022, meskipun saat itu PBB mengecam tindakan tersebut karena Israel tidak menyampaikan bukti kredibel atas tuduhannya. Bahkan, laporan rahasia CIA yang dilansir dari The Guardian, Rabu (11/6),kemudian menyatakan bahwa badan intelijen AS itu tidak menemukan bukti yang mendukung klaim Israel bahwa Addameer terlibat terorisme.