MUI Haramkan Vape, Tak Hanya Pengguna tetapi Produsen dan Penjual Juga Tercakup

JAKARTA, GENVOICE.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup pihak yang memproduksi dan memperjualbelikan produk rokok elektrik.

Penetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026 atau bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

Melansir laman resmi MUI pada Selasa (10/11/2026), keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Di antaranya adalah risiko kesehatan, dampak terhadap lingkungan, serta potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika maupun zat adiktif lainnya.

Dalam fatwa tersebut, MUI juga menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Rekomendasi itu mencakup penyusunan aturan pelarangan vape, pengawasan peredaran produk, hingga edukasi kepada masyarakat.

Isi Fatwa MUI tentang Penggunaan Vape

Dalam bagian ketentuan umum, MUI menjelaskan rokok elektrik atau vape sebagai perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang dapat memanaskan zat tertentu hingga menghasilkan uap atau aerosol untuk dihirup pengguna.

Zat yang dimaksud dapat mengandung nikotin, gliserin, serta bahan penambah rasa. Sementara nikotin dijelaskan sebagai senyawa yang dapat ditemukan secara alami dalam tanaman tembakau maupun diperoleh melalui proses sintesis.

MUI menyebut nikotin memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, dan berdampak negatif terhadap kesehatan. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar penetapan hukum penggunaan rokok elektrik.

Dalam bagian ketentuan hukum, terdapat tiga poin utama yang ditetapkan MUI, yaitu:

1. Penggunaan vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah perangkat tersebut menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.

2. Penyalahgunaan vape untuk konsumsi zat terlarang hukumnya haram, termasuk untuk penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

3. Memproduksi dan memperjualbelikan vape hukumnya haram.

Dengan demikian, ketentuan dalam fatwa tersebut tidak hanya menyasar orang yang menggunakan rokok elektrik. Pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi dan perdagangan vape juga tercakup dalam ketentuan hukum yang ditetapkan MUI.

12 Rekomendasi MUI kepada Pemerintah dan Masyarakat

Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI memberikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, lembaga negara, organisasi masyarakat, hingga masyarakat umum. Rekomendasi tersebut ditujukan untuk memperkuat upaya pengendalian peredaran dan mencegah dampak negatif penggunaan rokok elektrik.

Berikut daftar rekomendasi yang tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026:

1. Presiden dan DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2. Presiden diminta mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatifnya.

3. Pemerintah perlu melakukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape dapat berjalan secara terkoordinasi.

4. Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

5. BPOM diminta memperketat pengawasan produk rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.

6. Kementerian Perindustrian diminta melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri tersebut dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan.

7. Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

8. BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaannya.

9. Aparat penegak hukum diminta menindak tegas penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

10. Organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape, bahaya kesehatan, serta potensi penyalahgunaannya.

11. Masyarakat diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

12. Seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

Kapan Fatwa Vape Haram Mulai Berlaku?

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026. Dokumen tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub.

Penetapannya diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan. Dalam ketentuan penutup, disebutkan bahwa fatwa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MUI juga mengimbau umat Islam dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyebarluaskan ketentuan tersebut. Apabila di kemudian hari diperlukan perbaikan atau penyempurnaan, isi fatwa dapat diperbarui sebagaimana mestinya.

Perlu diketahui, penetapan hukum haram oleh MUI merupakan ketentuan dalam fatwa keagamaan. Sementara rekomendasi mengenai pelarangan melalui undang-undang merupakan usulan kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan.