Pentagon Kirim Marinir ke Los Angeles, Protes Imigrasi Jadi Sorotan Nasional

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah Amerika Serikat mengerahkan 700 marinir aktif ke Los Angeles di tengah meningkatnya unjuk rasa menentang penggerebekan dan deportasi imigran. Keputusan ini diambil menyusul langkah Presiden Donald Trump yang sebelumnya telah mengirim lebih dari 2.000 personel Garda Nasional untuk menjaga ketertiban di kota tersebut.

Komando Utara AS menjelaskan bahwa pasukan marinir ini akan bertugas mendampingi aparat federal dalam mengamankan properti dan pegawai pemerintah, termasuk petugas imigrasi. Mereka dipindahkan dari markas pelatihan tempur utama Korps Marinir di Twentynine Palms, California Selatan, ke Los Angeles.

Meski demonstrasi sejauh ini berlangsung relatif damai, penambahan kekuatan militer memicu kekhawatiran akan meningkatnya eskalasi di tengah kota yang sedang dilanda ketegangan.

Kritik keras datang dari Gubernur California Gavin Newsom, yang menyebut pengerahan marinir ini sebagai tindakan yang "tidak dibutuhkan dan belum pernah terjadi sebelumnya." Menurutnya, keputusan Trump hanya memperburuk keadaan dan menunjukkan kecenderungan menuju otoritarianisme.

Kepolisian Los Angeles juga menyoroti kurangnya koordinasi dengan pihak militer. Kepala LAPD, Jim McDonnell, mengatakan bahwa kehadiran pasukan federal tanpa pemberitahuan resmi akan menimbulkan hambatan besar secara logistik maupun operasional.

Sementara itu, seorang pejabat AS mengatakan kepada media bahwa Presiden Trump untuk saat ini belum berniat mengaktifkan Insurrection Act, undang-undang yang memungkinkan pengerahan militer secara penuh untuk menangani kerusuhan dalam negeri. Namun, situasi disebut masih bisa berubah sewaktu-waktu.

Trump sendiri mengklaim bahwa tindakannya berhasil mencegah kekacauan besar. Dalam pertemuan di Gedung Putih, ia menyatakan bahwa pengerahan pasukan dilakukan demi menjaga ketertiban dan bahwa langkah tersebut "datang pada waktu yang tepat."

Namun di sisi lain, Jaksa Agung California Rob Bonta mengumumkan rencana menggugat pemerintah federal karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan dengan memfederalisasi Garda Nasional negara bagian.

Langkah ini juga menuai kecaman dari kalangan veteran militer. Mereka menilai bahwa militer AS seharusnya tidak dilibatkan dalam konflik sipil karena berisiko merusak netralitas dan integritas lembaga pertahanan.

Saat ini, sekitar 300 personel Garda Nasional sudah berada di lokasi, dan sisanya dijadwalkan menyusul dalam beberapa hari ke depan. Pengerahan marinir ke kota besar seperti Los Angeles menjadi sorotan, mengingat undang-undang hanya mengizinkan keterlibatan militer dalam urusan sipil jika presiden secara resmi mengaktifkan Insurrection Act - terakhir digunakan saat kerusuhan Rodney King tahun 1992.

Situasi ini memperlihatkan ketegangan politik dan sosial yang terus memanas di tengah ketidakpastian kebijakan imigrasi dan penegakan hukum di Amerika Serikat.