Trump Ancam Hantam BRICS dengan Tarif 10%, Sri Mulyani: Indonesia Waspada!

Ancaman terbaru dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggegerkan dunia. Melalui platform Truth Social, Trump menyatakan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% kepada negara-negara BRICS yang dinilainya "anti-Amerika", tanpa pengecualian. Indonesia pun ikut waspada terhadap ancaman tersebut.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, angkat bicara terkait isu panas ini. Ia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih memantau perkembangan situasi global, khususnya terkait hubungan dagang dengan Amerika Serikat.

"Ya, kita akan terus mengikuti (perkembangan) saja, karena Indonesia masih dalam proses pembicaraan dengan Pemerintah Amerika Serikat," ujar Sri Mulyani usai Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (7/7).

Sri Mulyani menyampaikan bahwa dinamika ekonomi global saat ini sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian kebijakan luar negeri negara besar, termasuk kebijakan tarif resiprokal yang kembali digaungkan Trump menjelang Pilpres AS 2024.

Pernyataan Trump tersebut muncul bersamaan dengan berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, yang juga dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kita sedang melihat, hari ini Bapak Presiden berada di pertemuan BRICS dengan para pemimpin dunia, dan kemudian Presiden AS Donald Trump menyampaikan pernyataan bahwa kelompok BRICS dianggap tidak mendukung AS," tambah Sri Mulyani.

Trump bahkan mengancam akan menjatuhkan tarif 100% kepada negara-negara yang ikut mendorong pengurangan dominasi dolar AS dalam perdagangan global, sebuah agenda besar BRICS dalam upaya dedolarisasi.

"Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini," tulis Trump. Ia juga menyebut bahwa surat pemberitahuan tarif kepada negara-negara terkait akan mulai dikirimkan pada Senin (7/7) pukul 12.00 waktu Washington (23.00 WIB).

Dedolarisasi memang menjadi sorotan sejak Rusia terkena sanksi ekonomi Barat akibat invasinya ke Ukraina pada 2022. Negara-negara BRICS berupaya mencari alternatif dalam transaksi internasional agar tidak lagi bergantung pada dolar AS.

Menanggapi kondisi ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 secara hati-hati, dengan mempertimbangkan seluruh potensi risiko global maupun domestik.

"Kita tidak bisa menutup mata terhadap ketidakpastian global. Semua ini menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan asumsi dasar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN 2026," pungkasnya.