JPPI Desak Seluruh Dapur Program Makan Bergizi Gratis Dihentikan Usai Korban Keracunan Melonjak

JAKARTA, GENVOICE.ID - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), untuk menghentikan seluruh operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

Desakan ini muncul menyusul terus melonjaknya jumlah korban keracunan makanan yang disediakan melalui program tersebut.

Menurut data JPPI, hingga 4 Oktober 2025, total korban keracunan telah mencapai lebih dari 10.400 anak. Lonjakan drastis terjadi hanya dalam waktu sepekan terakhir, di mana ribuan kasus baru dilaporkan di berbagai daerah, termasuk dua provinsi baru, yaitu Sumatera Barat (122 anak) dan Kalimantan Tengah (27 anak). Sebelumnya, wilayah dengan jumlah korban terbesar berada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

"Dengan data ini, kita bisa simpulkan bahwa penutupan sebagian SPPG (Sentra Produksi Pangan Gizi) sama sekali tidak efektif. Selama dapur MBG masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan," tegas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.

Ia menambahkan bahwa pemerintah harus segera menghentikan seluruh operasional MBG hingga dilakukan audit menyeluruh.

JPPI juga menyoroti bahwa kasus keracunan ini tak hanya menimbulkan korban dari kalangan siswa, tapi juga guru dan masyarakat yang ikut mengawasi atau mencicipi makanan. Dalam sejumlah laporan, terjadi intimidasi terhadap masyarakat dan jurnalis yang mencoba mengungkap fakta di lapangan, termasuk di Jakarta, Batam, Garut, dan Tuban.

Dalam catatan JPPI, terdapat tiga masalah mendasar yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan MBG:

1. Tidak adanya penyesuaian menu dengan budaya dan kondisi lokal.

   Baca Juga:

   Ternyata Bukan Meteor! Benda Bercahaya di Langit Indonesia Timbulkan Pertanyaan Misterius

2. Struktur kepemimpinan di BGN yang lebih didominasi oleh latar belakang militer ketimbang tenaga profesional di bidang gizi dan pangan.

3. Minimnya partisipasi sekolah, masyarakat, dan tenaga ahli dalam perencanaan serta pengawasan program.

JPPI menegaskan bahwa ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan kegagalan sistemik dalam perencanaan dan pelaksanaan program nasional. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dan menghentikan program MBG secara total hingga ada jaminan keamanan dan kelayakan makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah.

Sementara itu, DPR RI melalui Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menyatakan bahwa keputusan penghentian program berada di tangan pemerintah eksekutif. Namun, DPR berjanji akan mengawal ketat pengawasan terhadap BGN dan menuntut evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan program unggulan pemerintahan baru untuk meningkatkan gizi anak sekolah di seluruh Indonesia. Namun, gelombang kasus keracunan yang terus meningkat dalam beberapa minggu terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat, praktisi pendidikan, hingga pemerhati kebijakan publik.

Pemerintah hingga saat ini masih belum mengumumkan keputusan penghentian total program, meskipun sejumlah dapur MBG di beberapa daerah telah dihentikan sementara.