Direktur Lokataru Foundation Dijemput Paksa Polisi, Disebut Tanpa Surat Perintah

JAKARTA, GENVOICE.ID - Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dikabarkan dijemput paksa oleh aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya pada Senin (1/9) malam. Informasi itu disampaikan langsung melalui unggahan di akun Instagram resmi @lokataru_foundation.

Dalam keterangan tersebut, Delpedro dibawa oleh aparat sekitar pukul 22.45 WIB menggunakan mobil Suzuki Ertiga berwarna putih. Namun, penjemputan itu disebut dilakukan tanpa penjelasan resmi dan tanpa menunjukkan surat perintah.

"Penangkapan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Aparat langsung membawa Delpedro menuju Polda Metro Jaya," tulis keterangan yang disertakan dalam unggahan tersebut.

Lokataru Foundation menilai langkah kepolisian ini sebagai bentuk kriminalisasi. Mereka menyerukan agar Delpedro segera dibebaskan dan menyebut tindakan itu sebagai ancaman bagi kebebasan sipil dan demokrasi di Indonesia.

"Bebaskan Delpedro Marhaen! Direktur Lokataru Foundation dijemput paksa aparat tanpa dasar hukum yang jelas. Penangkapan ini adalah bentuk kriminalisasi dan ancaman nyata bagi kebebasan sipil serta demokrasi kita," demikian bunyi pernyataan yang diunggah pada Selasa (2/9).

Hingga berita ini ditulis, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penjemputan Delpedro.

Lokataru Foundation adalah organisasi nirlaba (LSM) yang berbasis di Jakarta. Didirikan pada Mei 2017 oleh sejumlah aktivis HAM, organisasi ini bergerak di bidang riset, advokasi, dan pengembangan kapasitas dalam penegakan hak asasi manusia serta demokrasi di Indonesia.

Beberapa fokus utama Lokataru meliputi:

• Mendorong akuntabilitas lembaga publik dan swasta melalui riset dan advokasi.

• Mendukung gerakan anti-korupsi, dengan keterlibatan dalam platform global seperti UNCAC Coalition.

• Memberikan pelatihan dan perlindungan hukum bagi whistleblowers, jurnalis, dan masyarakat sipil yang menghadapi kriminalisasi dan intimidasi.

• Menghasilkan berbagai publikasi mengenai pelanggaran HAM, kebebasan sipil, kebebasan akademik, union busting, dan isu-isu politik serta demokrasi .

Lokataru juga menginisiasi program Lokademia, sebuah platform pembelajaran alternatif yang menyasar masyarakat sipil agar lebih memahami kerja publik dan isu-isu demokrasi melalui pelatihan dan diskusi publik

Lokataru sudah lama dikenal sebagai salah satu lembaga pengawas independen yang vokal dalam menyoroti pelanggaran hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan praktik korupsi. Penangkapan langsung seorang direkturnya, tanpa penjelasan hukum yang jelas, bukan hanya kasus personal-melainkan berpotensi membawa efek menakutkan terhadap lingkungan masyarakat sipil dan demokrasi secara lebih luas.