Viral Mobil MBG Dipakai Jemput Penumpang dan Wisata di Lombok, Ini Klarifikasinya

JAKARTA, GENVOICE.ID - Media sosial sempat dihebohkan dengan video dua mobil berstiker Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga disalahgunakan di Nusa Tenggara Barat.

Dalam video yang beredar, kendaraan tersebut disebut digunakan untuk menjemput penumpang di Bandara Internasional Lombok hingga berwisata ke Pantai Malimbu.

Isu ini langsung memicu sorotan publik karena mobil SPPG seharusnya difungsikan khusus untuk mendukung distribusi makanan dalam program MBG, bukan untuk kepentingan pribadi.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan terkait video tersebut. Namun, proses penelusuran mengalami kendala karena tidak adanya nomor polisi kendaraan yang terlihat dalam rekaman.

Ia menyebut pihaknya sudah berupaya mencari selama dua minggu, tetapi belum bisa mengidentifikasi kendaraan tersebut secara pasti. Akibatnya, belum ada langkah sanksi yang dapat diambil.

Koordinator Regional SPPG BGN NTB, Eko Prasetyo, juga membenarkan bahwa laporan telah diterima. Pihaknya bahkan telah meminta seluruh kepala SPPG di Pulau Lombok untuk melakukan pengecekan, namun hasilnya masih belum menemukan titik terang. Ia menegaskan bahwa penggunaan mobil SPPG di luar distribusi makanan merupakan pelanggaran serius.

Di tengah polemik tersebut, pemilik kendaraan bernama Kalsum akhirnya memberikan klarifikasi. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat.

Kalsum menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah milik pribadinya dan belum resmi menjadi bagian dari operasional program MBG. Kendaraan itu memang sudah dipasangi stiker sebagai bentuk persiapan kerja sama dengan salah satu dapur MBG di Lombok Timur. Namun hingga saat ini, kerja sama tersebut belum berjalan karena dapur mitra masih dalam tahap pembangunan.

Dengan kondisi tersebut, mobil yang viral itu belum masuk dalam sistem operasional resmi MBG. Klarifikasi ini sekaligus menjelaskan bahwa penggunaan kendaraan tersebut tidak melanggar aturan program, meski tetap menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penggunaan atribut program pemerintah secara tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.