Pemanfaatan AI dalam Sistem Pertahanan Militer Berisiko Picu Perang Nuklir

WASHINGTON - Kepala Ekonom Biro Regional Asia-Pasifik Program Pembangunan PBB (UNDP), Philip Schellekens, bulan ini memperingatkan bahwa penerapan Artificial Intelligence (AI) di bidang militer dapat menjadi ancaman terhadap eksistensi manusia dan berpotensi menimbulkan korban jiwa dalam skala besar, sebagaimana dikutip dari Antara.

Oleh karenanya, ia menekankan perlunya pengaturan ketat agar teknologi tersebut digunakan secara sangat bertanggung jawab.

"Deepfake yang dihasilkan AI berpotensi mendorong para pemimpin negara pemilik senjata nuklir untuk melancarkan serangan. Skenario yang lebih berbahaya lagi adalah apabila sebuah sistem AI diberi kewenangan untuk menentukan penggunaan senjata nuklir," ucapnya.

Majalah Foreign Affairs, Senin (29/12) juga melaporkan pengembangan kecerdasan buatan (AI), khususnya teknologi deepfake, berpotensi mengancam keamanan nuklir global.

Menurut laporan majalah asal Amerika Serikat (AS) itu, deepfake-yakni manipulasi audio dan visual berbasis AI untuk menciptakan konten baru yang tampak asli dan meyakinkan dan dapat memicu para pemimpin negara pemilik senjata nuklir untuk melancarkan serangan nuklir.

Salah satu risiko utama yang disoroti adalah kemungkinan pelimpahan kewenangan pengambilan keputusan penggunaan senjata nuklir kepada sistem berbasis AI.

Memicu Perpecahan

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa AI secara signifikan telah menghilangkan hambatan dalam pembuatan video, audio, dan gambar palsu, sehingga penyebaran informasi bohong menjadi semakin mudah dan luas.

Kondisi ini dinilai mengancam keamanan nuklir global karena deepfake dapat digunakan untuk meyakinkan suatu negara bahwa mereka sedang diserang dengan senjata nuklir.

Selain itu, deepfake berpotensi disalahgunakan untuk memanipulasi pemimpin negara bersenjata nuklir agar melancarkan serangan pendahuluan, merekayasa alasan perang, menggalang dukungan publik terhadap konflik, serta memicu perpecahan di dalam masyarakat, demikian laporan Foreign Affairs.

Sejumlah pakar keamanan internasional menilai, perkembangan teknologi AI yang semakin cepat dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme deteksi dan kerja sama internasional yang solid.

Para ahli mendorong negara-negara untuk memperkuat sistem verifikasi informasi, meningkatkan literasi digital aparat strategis, serta membangun kesepakatan global guna mencegah penyalahgunaan teknologi deepfake yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan dunia. SB/and