Nggak Nyangka! Ternyata Segini Total Gaji dan Tunjangan Anggota DPR, Pantesan Bikin Heboh!

JAKARTA, GENVOICE.ID - Gaji dan tunjangan anggota DPR RI lagi jadi perbincangan panas sampai-sampai memicu aksi demo besar-besaran. Kenapa bisa begitu?

Ternyata, banyak yang menganggap penghasilan mereka tidak sebanding dengan kinerjanya. Jadi, seberapa besar sih penghasilan para wakil rakyat ini? Yuk, kita bedah satu per satu!

Gaji Pokok yang Ternyata Cuma Sebagian Kecil

Kalau ngomongin gaji pokok, besarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000. Angkanya sih kelihatannya biasa aja, hanya jutaan:

• Ketua DPR: Rp 5.040.000 per bulan
• Wakil Ketua DPR: Rp 4.620.000 per bulan
• Anggota DPR: Rp 4.200.000 per bulan

Tapi, itu baru gaji pokoknya, Gen. Selain itu, ada segudang tunjangan lain yang bikin total penghasilan mereka melonjak drastis.

Ini Dia Deretan Tunjangan yang Bikin Penghasilan DPR Melimpah

Menurut Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI, ada banyak banget komponen tunjangan yang diterima. Mulai dari tunjangan keluarga sampai tunjangan untuk ngobrol, lho!

• Tunjangan Keluarga: Ada tunjangan untuk istri/suami dan tunjangan anak. Angkanya sih tidak fantastis, tapi lumayan untuk nambah-nambah.
• Tunjangan Jabatan: Ini yang paling gede! Anggota biasa dapat Rp 9,7 juta, sementara Ketua bisa sampai Rp 18,9 juta per bulan.
• Tunjangan Kehormatan: Walaupun namanya "kehormatan," angkanya lumayan banget. Mulai dari Rp 5,5 juta sampai Rp 6,6 juta per bulan.
• Tunjangan Komunikasi Intensif: Bayangin, untuk komunikasi aja mereka dapat tunjangan belasan juta! Anggota bisa dapat Rp 15,5 juta, lho.
• Tunjangan Lain-lain: Belum lagi ada tunjangan untuk pengawasan dan anggaran, tunjangan sidang, bahkan tunjangan untuk bayar PPh Pasal 21. Ditambah lagi, mereka dapat tunjangan listrik dan telepon sebesar Rp 7,7 juta, dan tunjangan beras.

Tunjangan Kontroversial Rp 50 Juta

Nah, yang paling bikin heboh adalah tunjangan pengganti rumah dinas. Karena sekarang anggota DPR tidak lagi dapat jatah rumah dinas, mereka diganti dengan tunjangan sebesar Rp 50 juta per bulan.

Ini yang paling jadi sorotan dan dianggap tidak masuk akal. Banyak yang bilang penghasilan mereka jadi semakin besar, tapi kinerjanya tidak kelihatan. Makanya, enggak heran kalau polemik ini memicu protes dari masyarakat.