5 Tuntutan Mahasiswa dalam Demo #IndonesiaSadar di Bundaran HI

JAKARTA, GENVOICE.ID - Mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, aksi bertajuk #IndonesiaSadar tersebut membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah.

Demonstrasi ini melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dan Universitas Airlangga (Unair).

Aksi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB ini juga mengajak masyarakat sipil untuk turut menyampaikan aspirasi. Melalui unggahan di media sosial, BEM KM UPN Veteran Yogyakarta menyatakan bahwa aksi tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat.

Komite SADAR menggelar demonstrasi untuk menyoroti jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah memasuki tahun kedua. Lima tuntutan yang dibawa dalam aksi ini sebelumnya juga disuarakan pada demonstrasi 20 Oktober 2026.

BEM UI menyebut rangkaian tuntutan tersebut sebagai "Lima Perintah Rakyat", yang mencakup persoalan lingkungan, pengelolaan anggaran negara, pendidikan, penegakan hukum, hingga kebebasan sipil.

Lima Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi #IndonesiaSadar

1. Tetapkan Status Bencana Nasional dan Adili Korporasi yang Bertanggung Jawab

Dalam sektor lingkungan, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menangani bencana lainnya. Mereka juga menuntut penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan penyelesaian integrasi tata kelola lahan.

Tuntutan ini menyoroti perlunya penanganan bencana yang menyeluruh, termasuk penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

2. Prioritaskan APBN untuk Rakyat dan Hentikan Pemborosan Anggaran

Mahasiswa meminta pemerintah mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Mereka juga mengkritik penggunaan anggaran untuk program yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kebutuhan rakyat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi bagian dari sorotan dalam tuntutan tersebut. Mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi penggunaan anggaran agar alokasinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

3. Turunkan Biaya Pendidikan dan Perluas Akses Layanan Dasar

Di sektor sosial, mahasiswa menuntut penurunan biaya pendidikan yang dinilai semakin membebani masyarakat. Mereka juga meminta pemerataan akses terhadap layanan dasar, termasuk penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan dan ketersediaan tenaga medis di puskesmas.

Selain pendidikan dan kesehatan, tuntutan ini mencakup penyediaan lapangan kerja yang berkualitas. Mahasiswa menilai pemenuhan kebutuhan dasar dan kesempatan memperoleh pekerjaan layak perlu menjadi perhatian pemerintah.

4. Hentikan Penyalahgunaan Hukum dan Berantas KKN

Komite SADAR mendesak pemerintah menghentikan praktik penggunaan hukum untuk melayani kepentingan penguasa. Mahasiswa menuntut penegakan hukum yang adil dan tidak digunakan sebagai instrumen untuk menyalahgunakan kekuasaan.

Mereka juga meminta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dilakukan secara tegas. Tuntutan ini menekankan pentingnya akuntabilitas pemerintah serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.

5. Pulihkan Kebebasan Bersuara dan Hentikan Militerisasi Ruang Sipil

Tuntutan terakhir berfokus pada kebebasan sipil dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Mahasiswa meminta pemerintah menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, menuntaskan kasus pelanggaran HAM, serta menghentikan praktik militerisasi di ruang sipil.

Dalam tuntutan ini, mahasiswa menyinggung kasus Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas setelah terlindas kendaraan Brimob saat demonstrasi, serta Andrie Yunus yang mengalami serangan air keras setelah aktif menyuarakan penolakan terhadap militerisasi.

Melalui aksi #IndonesiaSadar, mahasiswa kembali mendesak pemerintah memenuhi janji politik dan amanat konstitusi. Mereka menegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus berpihak pada kepentingan rakyat serta menjamin ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan dan menyampaikan kritik.