Demo DPR 27 Agustus, Massa Pati Hadapi Rekening Donasi hingga Bus Dilempar Batu

JAKARTA, GENVOICE.ID - Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Sedikitnya empat kelompok dijadwalkan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan yang berbeda, mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset hingga dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keempat kelompok tersebut adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

Massa dari Pati menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian menjelang aksi. AMPB mengaku menghadapi sejumlah kendala, termasuk penundaan transaksi rekening donasi dan insiden pelemparan batu terhadap bus rombongan mereka.

Warga Pati Desak RUU Perampasan Aset Disahkan

AMPB memastikan tetap datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, menegaskan massa dari Pati tidak datang untuk membuat kericuhan.

"Kami tetap konsisten, kami melakukan aksi damai," kata Vander, Selasa (25/8/2026).

Tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap secara tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut.

Selain itu, AMPB meminta kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menyeret Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp2,6 miliar. Kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai Rp42 miliar.

Menjelang aksi, AMPB juga menghadapi persoalan terkait rekening yang digunakan untuk menampung donasi. Polda Metro Jaya sebelumnya meminta penundaan transaksi rekening tersebut selama lima hari kerja untuk kepentingan penyelidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan langkah tersebut bukan pemblokiran rekening. Polisi melakukan penundaan transaksi untuk menelusuri aliran dana yang masuk dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Sosial.

Menurut Budi, rekening tersebut akan dikembalikan kepada pemilik setelah proses penyelidikan selesai. Koordinator AMPB Teguh Istianto sebelumnya menyebut saldo rekening mencapai sekitar Rp80,9 juta yang berasal dari donasi dan dana pribadi.

Di tengah persoalan tersebut, warga Pati tetap menerima dukungan melalui donasi langsung di posko yang disiapkan di depan Gedung DPR/MPR RI.

Kendala lainnya muncul saat rombongan 17 orang dari Pati menuju Jakarta. Bus yang mereka tumpangi disebut dilempari batu dari atas jembatan penyeberangan orang (JPO) di Tol Jakarta-Cikampek KM 54-56, Karawang.

Menurut Vander, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Dua orang yang mengenakan hoodie dan penutup wajah disebut melempar batu paving block ke arah bus. Akibat kejadian itu, tiga orang mengalami luka ringan akibat terkena pecahan kaca.

AMPB juga mengaku menghadapi persoalan lain, seperti akun TikTok dan WhatsApp milik Botok yang tidak dapat diakses serta pembatalan bus rombongan dari Jawa Tengah.

Meski menghadapi berbagai kendala, AMPB memastikan aksi tetap berjalan.

Warga Depok Bawa Tiga Tuntutan

Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) menjadi kelompok kedua yang akan bergabung dalam aksi di Jakarta. Mereka membawa tiga tuntutan utama.

Koordinator Aksi AMDB Yusuf mengatakan tuntutan pertama adalah mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Mereka juga meminta hukuman mati bagi koruptor serta penurunan harga kebutuhan pokok.

Sebelum menuju Jakarta, sekitar 2.000 anggota AMDB dijadwalkan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026). Setelah itu, massa akan bergerak ke Jakarta untuk bergabung dengan AMPB dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.

AMDB juga turut menyoroti persoalan penundaan transaksi rekening donasi yang digunakan untuk mendukung keberangkatan massa dari Pati.

GERAM Bawa 10 Tuntutan

Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) akan menggelar aksi mulai pukul 14.00 WIB. Kelompok yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil itu memperkirakan sekitar 1.000 orang akan mengikuti aksi.

Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI. Mereka juga meminta Ketua dan Wakil Ketua DPR RI menemui massa untuk berdialog secara langsung.

GERAM membawa 10 tuntutan yang mencakup persoalan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga pemberantasan korupsi.

Mereka menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas kebijakan yang mereka nilai memperluas militerisme, melemahkan demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.

GERAM juga meminta evaluasi terhadap Koperasi Desa Merah Putih dan program MBG, termasuk dari sisi transparansi anggaran dan potensi patronase politik. Mereka menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani rakyat dan mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.

Di sektor layanan publik, GERAM menuntut pendidikan dan kesehatan gratis serta berkualitas. Mereka juga meminta harga kebutuhan pokok diturunkan dan upah buruh dinaikkan.

Tuntutan lainnya berkaitan dengan penetapan bencana di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional, pemenuhan hak pekerja rumah tangga, demiliterisasi, penghentian pembangunan batalyon, serta penghentian kriminalisasi aktivis dan pembebasan tahanan politik.

GERAM juga mendesak pemerintah menyita aset hasil korupsi dan menggunakannya untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, serta pemulihan wilayah yang terdampak bencana.

Massa GERAM berasal dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi serta organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil.

Massa Bangkalan Dukung Program Prabowo

Berbeda dengan tiga kelompok sebelumnya, RMP4 dari Bangkalan, Jawa Timur, datang ke Jakarta dengan agenda mendukung sejumlah program Presiden Prabowo Subianto.

RMP4 menyiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan bagi massa dari berbagai latar belakang pekerjaan, seperti tukang becak, buruh, kuli, tukang, sopir, hingga sales.

Salah satu program yang mereka dukung adalah MBG. Koordinator RMP4 Ali mengatakan program tersebut dinilai membantu masyarakat karena anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara uang saku dapat digunakan untuk ditabung.

Meski memberikan dukungan, RMP4 meminta pemerintah tetap melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG. Mereka menilai sejumlah dapur penyedia makanan masih perlu diperbaiki.

"Jadi, bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik," kata Ali.

Dengan demikian, aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/8/2026) akan mempertemukan empat kelompok dengan agenda yang berbeda. AMPB berfokus pada pengesahan RUU Perampasan Aset dan penuntasan dugaan korupsi di Pati, sedangkan AMDB membawa tuntutan terkait pemberantasan korupsi dan harga kebutuhan pokok.

Sementara itu, GERAM membawa agenda yang lebih luas, mencakup isu demokrasi, ekonomi, layanan publik, ketenagakerjaan, militerisme, hingga pemberantasan korupsi. Di sisi lain, RMP4 hadir untuk memberikan dukungan terhadap program pemerintah, khususnya MBG, dengan catatan adanya perbaikan tata kelola.