Dari KTP Digital hingga Layanan Publik, Polandia Jadi Negara Digitalisasi

JAKARTA - Polandia telah sukses membawa identitas digital ke level baru dengan aplikasi mobile mereka, mObywatel. Melalui aplikasi ini, warga Polandia bisa mengakses berbagai layanan publik, mulai dari menunjukkan KTP digital, SIM digital, hingga mengecek kualitas udara di sekitar mereka. Kini, mObywatel sudah memiliki 8 juta pengguna.

Dilansir dari The Guardian, untuk pertama kali mengakses aplikasi, pengguna harus memverifikasi identitas mereka. Ada beberapa cara, seperti login melalui perbankan elektronik, menggunakan KTP fisik yang sudah mendukung digitalisasi, atau lewat profil terpercaya (trusted profile) secara online.

Rafa? Sionkowski, pejabat senior pemerintah yang terlibat dalam pengembangan aplikasi, menyebut bahwa keberhasilan ini berkat tim inti pengembang yang berada langsung di bawah institusi publik. Mereka bergerak cepat karena sudah memahami sistem database yang ada dan bagaimana cara mengaksesnya untuk warga.

Sionkowski juga menambahkan bahwa terobosan besar akan terjadi saat lebih banyak negara European Union (EU) mengembangkan aplikasi serupa. Dengan regulasi eIDAS 2.0 (Electronic Identification, Authentication, and Trust Services) yang direncanakan selesai pada tahun 2026-2027, warga negara EU nantinya bisa menggunakan identitas digital mereka lintas negara. Misalnya, SIM digital Polandia bisa diverifikasi di Jerman, atau KTP digital digunakan di Spanyol.

Menurut Sionkowski, kunci kesuksesan adalah menghadirkan fitur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Sebagai contoh, penambahan ribuan monitor kualitas udara menjadi salah satu fitur yang paling diminati warga Polandia.

"Hal terpenting adalah fokus pada layanan yang akan digunakan orang. Saat itulah anda benar-benar menambahkan nilai melalui aplikasi," ujarnya pada Minggu, (26/1).

Di sisi lain, Wojciech Klicki, seorang pengacara privasi dari LSM Panoptykon Foundation, menekankan pentingnya mematuhi prinsip privacy-by-design dan privacy-by-default dalam pengembangan aplikasi ini. Ia tidak terlalu khawatir dengan penggunaan data karena aplikasi hanya memanfaatkan data yang sudah dimiliki pemerintah.

Namun, ia mengingatkan agar fitur-fitur yang dianggap mengganggu, seperti pelacakan lokasi tanpa izin, tidak ditambahkan. Klicki juga menyarankan agar aplikasi dibuat open source untuk memungkinkan audit independen. Dengan ini, warga bisa lebih percaya dan punya kontrol lebih terhadap data mereka.