Anggaran Sapi Kurban Rp100 M Jadi Sorotan, Menkeu Purbaya Mengaku Belum Tahu

JAKARTA, GENVOICE.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait anggaran bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar. Namun, Purbaya mengaku belum mengetahui detail penggunaan anggaran tersebut.

Saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Rabu (27/5), Purbaya mengatakan dirinya belum mendapat informasi lengkap mengenai alokasi dana bantuan sapi kurban untuk Iduladha tahun ini.

Ia juga meminta agar pertanyaan terkait sumber dan pengelolaan anggaran tersebut dikonfirmasi langsung kepada Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetneg. Menurutnya, anggaran itu kemungkinan berasal dari pos anggaran yang dikelola kementerian tersebut.

Pernyataan Purbaya muncul setelah pemerintah mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Program bantuan itu tersebar ke berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro sebelumnya menjelaskan bahwa dana pengadaan sapi kurban bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut masuk dalam bantuan kemasyarakatan Presiden dengan nilai mencapai sekitar Rp100 miliar.

Menurut Juri, besaran biaya disesuaikan dengan harga sapi di masing-masing daerah. Karena itu, nominal pengeluaran secara keseluruhan bisa berbeda tergantung wilayah distribusi dan ukuran hewan kurban yang disalurkan.

Program bantuan sapi kurban Presiden memang rutin menjadi perhatian publik setiap momentum Iduladha. Selain jumlahnya yang besar, distribusi hewan kurban ke berbagai provinsi juga kerap dikaitkan dengan agenda sosial pemerintah untuk menjangkau masyarakat di daerah.

Di sisi lain, besarnya anggaran yang digunakan memunculkan beragam tanggapan dari publik. Tidak sedikit yang mempertanyakan transparansi penggunaan dana negara untuk bantuan sosial berbentuk hewan kurban tersebut, terutama di tengah perhatian pemerintah terhadap efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi global.

Meski begitu, pemerintah menegaskan program bantuan kemasyarakatan Presiden merupakan bagian dari agenda sosial kenegaraan yang telah dianggarkan dalam APBN.