Infrastruktur Maju Bikin Ekonomi Melesat, Tapi Transparansi Jangan Kendor!

JAKARTA, GENVOICE.ID - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy menekankan kalau pembangunan infrastruktur nggak bisa setengah-setengah. Harus holistik, alias nggak cuma bangun jalan & gedung, tapi juga ngurus aspek sosial & digital biar konektivitas makin sip dan ekonomi makin melesat.

Direktur eLaw Institut, Eko Prastowo bilang, bikin infrastruktur yang benar-benar holistik nggak cukup cuma teknis oke, tapi juga harus terbuka, jujur, dan pro masyarakat. Sayangnya, transparansi di proyek infrastruktur kita masih bolong-bolong.

"Pembangunan infrastruktur yang holistik berarti kita bukan hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Kepercayaan ini hanya bisa terwujud jika setiap tahapan pembangunan dikelola dengan transparansi, pertanggungjawaban yang jelas, serta partisipasi publik yang optimal," kata Eko Prastowo, dikutip dari Koran Jakarta, Rabu (26/2).

Eko juga bilang, banyak proyek infrastruktur yang nggak transparan dari awal perencanaan. Padahal, dana yang dipakai gede banget! Harusnya, data & informasi soal proyek ini terbuka buat publik, biar orang-orang tahu duit pajak mereka lari ke mana.

"Transparansi tidak hanya tentang keterbukaan dokumen anggaran, tetapi juga terkait dengan bagaimana proyek dirancang, siapa yang mendapatkan proyek, bagaimana proses pengadaan dilakukan, serta bagaimana pengawasan dijalankan. Jika semua ini dilakukan secara terbuka, kita bisa mencegah banyak praktik korupsi dan konflik kepentingan," ucapnya.

Masalah lainnya? Akuntabilitas yang lemah. Banyak proyek infrastruktur nggak jelas sukses atau gagal karena nggak ada standar evaluasi yang ketat.

"Kita butuh mekanisme evaluasi yang ketat, baik dari sisi pelaksanaan maupun dampaknya setelah proyek selesai. Jangan sampai ada pembangunan jalan atau jembatan yang ternyata tidak efisien atau bahkan tidak digunakan sebagaimana mestinya," ujar Eko.

Akuntabilitas bukan cuma laporan administrasi, tapi juga evaluasi dampak proyek. Infrastruktur yang baik harus bisa bawa manfaat nyata buat masyarakat, bukan sekadar buat gaya-gayaan atau "monumen" elite tertentu.

Peneliti ekonomi Core, Yusuf Rendi Manilet, juga sepakat kalau pembangunan infrastruktur harus holistik & terintegrasi. Tapi, faktanya banyak proyek yang jalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas.

Namun, ada beberapa aspek kritis yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa pendekatan itu tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terealisasi dalam kebijakan di lapangan.

Pendekatan holistik menuntut koordinasi yang kuat antara berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan.

"Tantangannya adalah bagaimana memastikan sinergi antara kementerian teknis, pemerintah daerah, serta pelaku swasta agar pembangunan tidak hanya terfragmentasi ke dalam proyek-proyek yang berdiri sendiri," ujar Rendi.

Dalam praktiknya, proyek infrastruktur di Indonesia kerap mengalami kendala koordinasi, baik dalam hal pendanaan, pengadaan lahan, maupun keberlanjutan operasional setelah proyek selesai.

Selain itu, pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan kebijakan yang memastikan inklusivitas. "Jika tujuan akhirnya adalah mendorong transformasi ekonomi, maka proyek-proyek infrastruktur harus dirancang sedemikian rupa agar mendukung pertumbuhan sektor-sektor produktif, seperti industri manufaktur, logistik, dan UMKM, bukan sekadar proyek mercusuar yang mengutamakan estetika atau kepentingan elite ekonomi tertentu," katanya.

Secara terpisah, Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Rizal Edi Halim mengatakan pembangunan yang terintegrasi dan holistik bermanfaat bagi seluruh stakeholders.

"Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan holistik dibutuhkan supaya tepat sasaran, tepat guna dan juga bisa langsung dirasakan masyarakat luas," kata Rizal.