Connie Bakrie Sentil Prabowo: Ke Paris Pakai APBN, Korban Gempa NTT Malah Open Donasi

Rangkaian Peristiwa dan Sorotan Penggalangan Dana

Kritik tersebut mengemuka pasca-rangkaian acara Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Acara kenegaraan yang berlangsung meriah tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih.

Di sela-sela kemeriahan acara, pembawa acara mengumumkan program penggalangan dana bagi korban gempa NTT dengan menyediakan kode QR untuk dipindai oleh masyarakat. Pemerintah menargetkan donasi terkumpul hingga Rp2 miliar guna disalurkan ke wilayah terdampak. Langkah ini lantas memicu tanggapan kritis dari Connie Bakrie melalui media sosialnya.

Poin-Poin Utama Kritik Connie Bakrie

1. Prioritas Penggunaan APBN vs Donasi Publik

Connie mempertanyakan keputusan pemerintah yang membuka pendaftaran donasi publik di acara kenegaraan resmi. Menurutnya, negara memiliki alokasi APBN yang seharusnya dapat langsung digerakkan untuk penanganan darurat bencana tanpa perlu mengandalkan partisipasi dana dari masyarakat.

2. Komparasi Kunjungan Luar Negeri dan Respons Bencana

Connie membandingkan respons cepat perjalanan dinas Presiden ke luar negeri, khususnya kunjungan ke Paris, dengan proses penanganan bencana di dalam negeri. Ia menyoroti alasan birokrasi terkait "persiapan matang" yang sempat disampaikan pihak Istana mengenai rencana kunjungan ke lokasi bencana di NTT, sementara agenda luar negeri dinilai dapat terealisasi dengan jauh lebih fleksibel.

3. Peran dan Kehadiran Negara

Kritik ini menekankan bahwa persoalan utama bukan sekadar nominal Rp2 miliar yang ditargetkan, melainkan bagaimana negara menunjukkan tanggung jawab utamanya dalam melindungi dan melayani warga terdampak musibah secara cepat dan bermartabat.

Polemik ini membuka ruang diskusi publik yang lebih luas mengenai tata kelola anggaran dan manajemen tanggap darurat di Indonesia. Keterlibatan masyarakat melalui aksi gotong royong memang merupakan nilai sosial yang positif, namun transparansi dalam penentuan prioritas APBN tetap menjadi poin krusial.

Pemerintah diharapkan tidak hanya menghadirkan simbol solidaritas, tetapi juga menjamin kepastian serta kecepatan penyaluran bantuan dasar bagi seluruh korban bencana di tanah air.