Viral Pemerintah Galang Dana untuk Gempa NTT, Masyarakat Pertanyakan APBN

JAKARTA, GENVOICE.ID - Unggahan mengenai penggalangan donasi untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan di media sosial X. Hal tersebut bermula dari sebuah unggahan yang memperlihatkan layar utama panggung Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 17 Agustus 2026.

Dalam foto yang diunggah akun X @fujikaize pada 18 Agustus 2026, terlihat sebuah kode QR ditampilkan di layar utama panggung. Kode tersebut berisi ajakan bagi masyarakat untuk memberikan donasi kepada warga yang terdampak bencana gempa di NTT.

Kemunculan kode QR untuk donasi tersebut kemudian memicu perbincangan di kalangan warganet. Sejumlah pengguna X mempertanyakan alasan pemerintah membuka donasi kepada masyarakat untuk membantu korban bencana, mengingat penanganan bencana merupakan salah satu kebutuhan yang semestinya telah diperhitungkan dalam anggaran negara.

Salah satu warganet mempertanyakan ketersediaan dana pemerintah untuk penanganan bencana. "Bukannya negara harusnya punya dana untuk bencana ya?" tulis akun @iamtallerkyu dalam kolom komentar unggahan tersebut.

Pertanyaan serupa juga disampaikan warganet lainnya. Mereka mempertanyakan urgensi penggalangan dana tersebut serta mengaitkannya dengan kewajiban masyarakat membayar pajak yang kemudian menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

Perdebatan yang muncul di X pada dasarnya berkaitan dengan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian masyarakat berharap anggaran negara dapat memberikan porsi yang memadai untuk penanganan bencana, termasuk membantu warga yang terdampak gempa di NTT.

Meski foto mengenai penggalangan donasi tersebut telah menyebar luas, belum diketahui secara pasti instansi atau pihak pemerintahan yang berinisiatif menampilkan kode QR donasi pada acara Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara.

Di sisi lain, bantuan untuk korban gempa NTT juga telah disalurkan oleh sejumlah pihak. Beberapa badan dan kementerian pemerintah disebut telah memberikan bantuan dengan nilai mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Hingga berita ini ditulis, informasi mengenai pihak yang menginisiasi penggalangan donasi melalui kode QR tersebut masih menjadi perhatian publik. Perdebatan di media sosial pun berlanjut, terutama terkait transparansi sumber dana dan prioritas anggaran pemerintah dalam penanganan bencana.