Jet Canggih tapi Langit Terkunci: Paradoks Kedaulatan Udara Indonesia

JAKARTA, GENVOICE.ID - Jet tempur F-15EX dan Rafale merupakan salah dua jet tempur tercanggih di dunia saat ini. Namun sungguh aneh jika keduanya tak bisa menerbangkannya dengan bebas di langit. Inilah sebuah paradoks yang dihadapi Indonesia.

Masalah ini berawal dari adanya pengendalian ruang udara strategis, seperti selat malaka. Diketahui, sejak 2022 pengelolaan FIR (Flight Information Region) yang berada di bawah Singapura berubah menjadi FIR Jakarta.

Akan tetapi, wilayah ex-FIR Singapura dari permukaan ke 37.000 kaki didelegasikan Indonesia kepada Singapura untuk dikelola olehnya selama 25 tahun. Tak hanya itu, ini bisa segera diperpanjang saat waktu pengelolaan memasuki waktu daluarsa.

Dengan itu, kendali operasional wilayah ini masih berada di tangan Singapura. Hal ini menyebabkan penerbangan militer TNI AU masih memerlukan izin dan lapor kepada otoritas Singapura.

Tentu ini menimbulkan tanda tanya. Apa gunanya memiliki alutsista pesawat tempur canggih tapi tak bisa digunakan? Bahkan ini bertentangan dengan semangat kedaulatan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Udara Pasal 458.

Saat ini, Indonesia telah menekan untuk mendatangkan 48 Rafale serta merencanakan 24F-15EX. Secara teori ini menjadi langkah upaya modernisasi alutsista. Namun, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mengungkapkan bahwa kedaulatan udara tidak melihat berapa banyak jumlah jet di hanggar, melainkan kendali penuh atas wilayah langit sendiri.

Transformasi Paradigma: Dari Era Jet Menuju Era Jaringan

Modernisasi pertahanan tidak hanya dilihat dari memperbarui alutsista militer. Saat ini dunia tengah memasuki era network-centric warfare, dimana sistem pertahanan dapat terintegrasi dengan radar, sensor, jet, pusat komando, rudal, bahkan pengambilan keputusan berdasarkan data dan AI.

Cukup disayangkan jika Indonesia masih terjebak dalam paradigma lama dengan membeli jet tempur, pasang radar, hingga akuisisi rudal. Jika tidak adanya integrasi sistem, komponen-komponen tersebut tidak bisa bersinergis dan bergerak cepat. Padahal integrasi sistem menjadi sangat penting termasuk untuk keamanan siber untuk udara dan antariksa.

Ancaman Baru Dari Sebuah Server

Perkembangan teknologi semakin canggih membuat ancaman nyata yang bisa dirasakan termasuk pada ranah militer. Serangan militer bukan hanya pada ancaman serangan udara, melainkan lewat sistem digital (server).

Tak tanggung-tanggung, serangan sistem bisa saja melumpuhkan operasi jet tempur. Malware melalui radar, backdoor di firmware, hingga sabotase pada sistem kontrol juga bisa melumpuhkan pada sistem.

Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki sistem komando berbasis siber khusus pertahanan dan keamanan udara. Padahal sektor ini sangat bergantung pada teknologi digital serta vendor. Tanpa adanya kontrol terhadap supply chain seakan-akan memberikan kunci pintu rumah kepada orang asing.

Drone Bukan Lagi Soal Nanti: Kini Jadi Kebutuhan Utama

Modernisasi pertahanan tak bisa dilepaskan dari kehadiran wahana nirawak (UAV/UCAV). Namun, lebih dari sekadar mengoperasikan drone secara mandiri, yang dibutuhkan adalah integrasi sistem manned-unmanned teaming (MUM-T), di mana jet tempur dan drone saling bersinergi dalam satu taktik terpadu.

Jet seperti F-15EX dan Rafale sudah mampu mengendalikan beberapa drone sekaligus, baik untuk misi pengintaian, perlindungan, maupun serangan awal. Pendekatan ini tidak hanya memperluas jangkauan operasi dan memperkuat daya kejut, tetapi juga secara signifikan mengurangi risiko bagi pilot. Yang tak kalah penting, pengembangan UAV bisa dilakukan di dalam negeri, memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional.

MRO: Celah Strategis yang Sering Luput dari Perhatian

Sektor Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) kerap terpinggirkan, padahal justru menjadi salah satu titik paling rentan dalam sistem pertahanan. Ketidaktransparanan software perawatan, ketergantungan pada komponen impor yang sulit diaudit, dan integrasi sistem dengan cloud asing menciptakan celah besar untuk potensi serangan siber.

Penguatan MRO nasional harus ditempatkan sebagai elemen inti dalam strategi pertahanan, bukan sekadar urusan teknis atau logistik. Selama setiap kali terjadi kerusakan kita masih harus mendatangkan teknisi dari luar negeri, maka kendali atas kekuatan udara belum benar-benar ada di tangan kita yang kita miliki hanyalah ilusi kepemilikan, seolah menyewa kekuatan sendiri.

Bukan Sekadar Aset, Tapi Sistem. Bukan Lagi Simbol, Tapi Kedaulatan

Kekuatan udara tidak diukur dari banyaknya jet tempur, melainkan dari sejauh mana kita mampu mengendalikan langit sendiri-baik secara fisik, digital, maupun strategis.

Indonesia perlu berani mengambil langkah besar: berinvestasi bukan hanya dalam jumlah, tetapi dalam bentuk kedaulatan yang nyata. Tujuannya bukan sekadar modernisasi alutsista, melainkan pembentukan sistem pertahanan yang terintegrasi, adaptif, dan sepenuhnya mandiri.

Modernisasi tidak bisa berjalan sendiri. Ia harus ditopang oleh pembaruan doktrin pertahanan yang komprehensif-meliputi keamanan rantai pasok, kesiapan siber, integrasi wahana nirawak (UAV), hingga penguatan sektor MRO. Tanpa itu, F-15EX dan Rafale tak lebih dari simbol kekuatan yang dikurung di kandang milik orang lain-gagah, tapi tanpa kendali.

Selama wilayah udara strategis masih diserahkan pada pihak asing, dan doktrin pertahanan belum menyesuaikan diri dengan realitas era digital dan jaringan, kedaulatan udara Indonesia akan terus tergerus-bukan oleh musuh, tapi oleh kelambanan kita sendiri.

Kini saatnya membangun pertahanan yang benar-benar berdaulat, dengan teknologi dan digitalisasi sebagai pondasinya. Langit Indonesia harus dijaga oleh kekuatan yang nyata, bukan sekadar citra. Dan semua itu hanya bisa dimulai lewat keberanian untuk memperbarui doktrin secara menyeluruh.