TOKK! RUU TNI Resmi Disahkan DPR di Tengah Penolakan Publik, Utut Adianto: Bisa Memberikan Manfaat Besar

JAKARTA, GENVOICE.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengadakan rapat paripurna pada Kamis (20/03/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Saan Mustofa, dan Adies Kadir serta anggota Komisi 1 dan pemerintahan lain.

Rapat paripurna ini termasuk membahas Rancangan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), di tengah aksi demonstrasi yang tengah dilakukan di depan Gedung DPR RI.

Ketua Komisi 1, Utut Adianto menegaskan bahwa perubahan UU No. 34 Tahun 2004 tetap berdasarkan nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan.

Utut juga berharap bahwa adanya pengesahan undang-undang ini bisa memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara.

"Pengesahan undang-undang ini diharapkan bisa memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara," ujar Utut sebelum menutup laporan Komisi 1 DPR RI.

"Kami berharap dan memohon kepada seluruh anggota untuk ikut membantu dalam pengambilan keputusan di tingkat II mengenai perubahan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang," sambung Utut.

Aksi Demo di Depan Gedung DPR

Jakarta menjadi saksi atas pengesahan RUU No. 4 Tahun 2004 menjadi UU di tengah berbagai macam penolakan kalangan masyarakat. Elemen mahasiswa dan aliansi rakyat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Hal ini dikonfirmasi oleh Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro.

"Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum," ujar Susatyo.

Dalam rangka pengamanan, pihaknya menurunkan 5.021 personel gabungan yang akan stand-by di sekitaran gedung DPR RI. Personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.