Presiden Prabowo Luncurkan GovTech pada 17 Agustus, Targetkan Efisiensi dan Kurangi Korupsi

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah bersiap meluncurkan Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus mendatang, sebuah sistem digitalisasi pemerintahan yang akan mengintegrasikan seluruh aplikasi layanan publik di kementerian dan lembaga.

Dilansir dari Antara, langkah ini diharapkan menciptakan efisiensi anggaran, meningkatkan transparansi, dan menekan potensi korupsi dalam birokrasi.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran DEN dan sejumlah menteri bidang ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/3).

"Presiden ingin meresmikan program GovTech pada 17 Agustus mendatang. Program ini akan menyatukan seluruh aplikasi layanan di kementerian dan lembaga, sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi potensi korupsi," ujar Luhut dalam keterangannya.

GovTech dibangun dengan empat pilar utama yang mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan dan layanan publik:

1. Optimalisasi Penerimaan Negara

   • Digitalisasi sistem perpajakan melalui Coretax untuk meningkatkan penerimaan pajak.
   • Sistem Simbara untuk mengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara.

2. Efisiensi Belanja Negara

   • Implementasi e-Catalogue 6.0 yang memungkinkan pengawasan real-time, analisis kebutuhan otomatis, dan evaluasi vendor berbasis data guna menghindari pemborosan anggaran.

3. Digitalisasi Layanan Publik

   Baca Juga:

   Kemenkeu Realisasikan THR ASN 2025, Hampir 2 Juta Pegawai Sudah Terima
   • Penyederhanaan administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan layanan kesehatan dengan sistem digital agar lebih cepat dan efisien bagi masyarakat.

4. Kemudahan Berusaha dengan OSS (Online Single Submission)

   • Penyempurnaan sistem OSS untuk mempercepat proses perizinan usaha dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia.

Selain integrasi layanan digital, Presiden Prabowo juga menargetkan setiap keluarga memiliki rekening bank, terutama bagi penerima bantuan sosial (bansos). Tujuannya adalah memastikan bansos disalurkan langsung ke rekening penerima, sehingga lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyimpangan.

"Kita sudah menghitung, dengan sistem ini penghematan bisa mencapai Rp100 triliun atau lebih," tambah Luhut.

Dalam proses pengembangan GovTech, Presiden juga dijadwalkan bertemu ratusan anak muda yang menggagas sistem ini, menandai kolaborasi pemerintah dengan talenta digital dalam negeri.

Dengan peluncuran GovTech pada Hari Kemerdekaan ke-79 RI, Indonesia menandai era baru dalam digitalisasi pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan inklusif.