Warga Pati Dukung OTT KPK dan Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

JAKARTA, GENVOICE.ID - Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyatakan dukungan penuh terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dukungan tersebut disertai desakan agar proses penegakan hukum berjalan secara transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih.

Ketua Presidium AMPB Suharno mengatakan, dukungan terhadap KPK diberikan sebagai bentuk harapan masyarakat agar kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi benar-benar dapat dipulihkan. Hal itu disampaikannya saat menggelar aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Pati, Selasa.

Menurut Suharno, OTT KPK menjadi sorotan serius warga karena terjadi di tengah kondisi masyarakat Pati yang sedang menghadapi berbagai bencana. Ia menyayangkan dugaan praktik korupsi justru melibatkan pejabat pemerintah, mulai dari kepala daerah hingga aparat di tingkat desa dan kecamatan, ketika masyarakat berada dalam situasi sulit dan membutuhkan kehadiran negara.

Dalam pernyataan sikapnya, AMPB menilai OTT terhadap Bupati Pati Sudewo serta sejumlah kepala desa dan camat merupakan bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan praktik korupsi di Kabupaten Pati. AMPB bersama elemen masyarakat sipil mengaku sejak awal konsisten menyuarakan serta melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut, meski kerap menghadapi tekanan hingga dugaan kriminalisasi terhadap warga yang bersikap kritis.

AMPB menegaskan, langkah KPK harus menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan praktik korupsi secara menyeluruh di Pati. Proses hukum dinilai perlu dilakukan secara terbuka dan profesional agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun kegaduhan di tengah masyarakat.

Selain itu, AMPB juga mendesak KPK mempercepat proses pengusutan perkara. Kepastian hukum dinilai sangat dibutuhkan warga Pati yang merasa dirugikan akibat praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penanganan perkara yang berlarut-larut dikhawatirkan hanya akan memicu spekulasi serta ketidakpastian publik.

AMPB turut mengajak seluruh elemen masyarakat Pati untuk terus mengawal jalannya penegakan hukum. Partisipasi publik dinilai penting agar pemberantasan korupsi berjalan seiring dengan upaya menghentikan kriminalisasi terhadap warga serta menyelesaikan persoalan-persoalan struktural yang selama ini membebani masyarakat di Bumi Pati.

"AMPB berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas sebagai tanggung jawab moral masyarakat sipil dalam memperjuangkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada rakyat," kata Suharno.

Di sisi lain, Anik, istri Supriyono yang terseret kasus hukum setelah ikut aksi demonstrasi menuntut penurunan Bupati Pati, berharap suaminya dapat dibebaskan. Ia menilai Supriyono hanya menyuarakan sikap kritis dan menggunakan haknya sebagai warga negara, namun justru diduga mengalami kriminalisasi.