Paket Stimulus 8+4+5 Harus Proporsional agar Efektif dan Tepat Sasaran

JAKARTA - Guru Besar Sosiologi Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto mengatakan rencana paket stimulus ekonomi 8+4+5 pasti berdampak positif, namun sebaiknya peruntukkan sasarannya harus proporsional dan sesuai kebutuhan riil di masyarakat.

"Itu yang menentukan nanti apakah stimulus yang digelontorkan efektif atau sebaliknya," katanya, Selasa (16/9), menanggapi program stimulus pemerintah tersebut.

Sebab itu, kata dia, seharusnya ada survei yang lebih teliti dan kredibel supaya tepat sasaran. Apalagi, kalau bicara basis kemiskinan yang selama ini lemah daya belinya, mayoritas ada di pedesaan.

"Pengangguran di kota juga banyak, jadi mungkin golongan job less ini nanti proporsinya lebih diperhatikan," katanya.

Ia mengatakan gagasan paket ekonomi 8+4+5 akan berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, namun ia berharap peruntukkannya dilakukan lebih proporsional sesuai kebutuhan nyata.

Sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan paket ekonomi 2025 yang mencakup 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja (8+4+5) akan mendorong tersedianya lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan pertumbuhan ekonomi.

Pada kesempatan terpisah, Tenaga Ahli Utama PCO, Fithra Faisal menjelaskan paket stimulus ekonomi itu merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat, terutama terkait penyediaan lapangan kerja berkualitas, sekaligus jaminan bagi pekerja lepas tanpa kontrak kerja (gig worker).

"Terutama ojol (pengemudi ojek online) yang kemarin mendapatkan concern yang lumayan besar dari Presiden," kata Fithra.

Dalam keterangan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan salah satu stimulus dalam 8 inisiatif utama adalah diskon 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) untuk pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.

Menurut Fithra, program akselerasi juga difokuskan pada penyerapan tenaga kerja melalui magang untuk 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi, dengan uang saku 3,3 juta rupiah per bulan.

"Jadi pemerintah menjamin 20 ribu fresh graduate ini untuk bisa langsung masuk ke sistem melalui magang, sehingga pada akhirnya mereka tidak menjadi sumber daya yang menganggur," katanya.

Padat Karya Tunai

Selain itu, ada juga program padat karya tunai (cash for work) yang dianggarkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta lima paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja.

Begitu pula dengan Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja.

"Jadi semua itu difokuskan pada bagaimana pemerintah menjawab tantangan mengenai penyediaan lapangan kerja berkualitas dan untuk gig worker," katanya.

Berkaitan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat, dia mengatakan hal itu melalui bantuan pangan berupa 10 kg beras selama dua bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat serta perluasan PPh 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor pariwisata.

"Kalau masyarakat diberikan bantuan sosial, ini kan pasti akan mengurangi beban pengeluaran mereka. Kemudian iuran-iuran yang selama ini membebani juga disubsidi oleh pemerintah. Ini akan berdampak pada daya beli masyarakat," kata Fithra.