Apakah Tanggapan Santai Presiden Prabowo soal Rupiah Melemah adalah Strategi Komunikasi yang Tepat?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menuai perhatian luas di tengah kondisi ekonomi yang sedang menjadi sorotan publik. Saat nilai tukar rupiah menembus angka Rp17.600 per dolar AS, Prabowo justru menanggapinya dengan nada santai dan mengatakan masyarakat desa tidak menggunakan dolar dalam kehidupan sehari-hari.

Ucapan tersebut disampaikan saat peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung pihak-pihak yang dinilai terlalu sering menyebut Indonesia berada di ambang krisis atau kekacauan ekonomi.

Di satu sisi, gaya komunikasi seperti ini memang dapat dipahami sebagai upaya meredam kepanikan publik. Dalam komunikasi politik, pemimpin negara kerap mencoba menampilkan ketenangan agar masyarakat tidak ikut panik menghadapi gejolak pasar global. Namun, pernyataan yang terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi juga dapat memunculkan kritik karena dianggap tidak sensitif terhadap keresahan masyarakat.

Komentar "rakyat desa enggak pakai dolar" misalnya, dinilai sebagian pihak terlalu populis dan kurang menyentuh akar persoalan. Sebab, meskipun masyarakat tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar AS, pelemahan rupiah tetap berdampak pada kehidupan sehari-hari. Harga pangan, bahan bakar, barang elektronik, hingga biaya produksi industri dapat ikut terdorong naik akibat ketergantungan pada impor dan fluktuasi nilai tukar.

Artinya, dampak kurs dolar sebenarnya tetap dirasakan masyarakat secara tidak langsung, termasuk oleh warga desa. Ketika harga pupuk, pakan ternak, obat-obatan, atau kebutuhan pokok mengalami kenaikan, kelompok masyarakat kecil justru menjadi pihak yang paling rentan terkena dampaknya.

Karena itu, sejumlah pengamat menilai pernyataan Prabowo seharusnya tidak berhenti pada narasi menenangkan publik semata. Dalam situasi ekonomi yang sensitif, masyarakat juga membutuhkan penjelasan yang lebih konkret mengenai langkah pemerintah menjaga stabilitas rupiah, mengendalikan inflasi, dan melindungi daya beli.

Komunikasi politik yang terlalu santai juga berisiko membentuk persepsi bahwa pemerintah tidak menganggap serius pelemahan mata uang nasional. Apalagi, kurs rupiah sering dipandang sebagai salah satu indikator kepercayaan pasar terhadap kondisi ekonomi sebuah negara.

Selain itu, pernyataan seperti ini dapat menciptakan jarak dengan kelompok masyarakat perkotaan, pelaku usaha, dan kelas pekerja yang benar-benar terdampak oleh kenaikan harga akibat dolar yang menguat. Ketika masyarakat mulai merasakan tekanan ekonomi, pesan yang terlalu ringan justru bisa dianggap mengabaikan realitas yang sedang terjadi.

Dalam pidato yang sama, Prabowo tetap menekankan bahwa kondisi pangan dan energi Indonesia masih aman dibanding banyak negara lain. Ia juga menilai fundamental ekonomi nasional masih kuat menghadapi tekanan global. Namun bagi sebagian publik, optimisme saja belum cukup tanpa transparansi kebijakan dan penjelasan yang lebih terukur.

Ucapan Prabowo juga memperlihatkan gaya komunikasi populis yang menempatkan rakyat kecil sebagai simbol ketahanan bangsa. Strategi seperti ini cukup efektif secara politik karena membangun citra pemimpin yang dekat dengan masyarakat bawah. Meski begitu, pendekatan populis tidak selalu berjalan seiring dengan kebutuhan komunikasi ekonomi yang akurat dan menenangkan pasar.

Pada akhirnya, respons seorang presiden terhadap pelemahan rupiah bukan hanya dinilai dari kemampuannya menciptakan optimisme, tetapi juga dari sensitivitasnya membaca kekhawatiran publik. Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, masyarakat tidak hanya membutuhkan ketenangan, tetapi juga keyakinan bahwa pemerintah memahami masalah dan memiliki solusi yang jelas.