Puan Maharani Ingatkan: Sekolah Rakyat Jangan Jadi Elit Baru di Dunia Pendidikan

JAKARTA, GENVOICE.ID - Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberi catatan penting terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang baru saja digulirkan secara nasional. Ia mengingatkan agar inisiatif pendidikan ini tidak berubah menjadi program eksklusif yang justru bersaing dengan sekolah-sekolah yang telah lebih dulu hadir di tengah masyarakat.

"Jangan sampai niat baik ini berubah menjadi sesuatu yang eksklusif dan malah berkompetisi dengan sekolah lain. Sekolah Rakyat seharusnya menjadi pelengkap, bukan pesaing," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

Pernyataan itu disampaikan Puan menyusul dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) secara serentak di 63 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada 14 Juli 2025. Sementara itu, 37 titik lainnya dijadwalkan memulai MPLS pada akhir bulan.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai bahwa program Sekolah Rakyat sangat inovatif karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang kerap terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas.

"Ini langkah inovatif yang luar biasa. DPR tentu akan mengawasi agar tidak ada lagi rakyat Indonesia yang tertinggal dalam hal pendidikan," tegasnya.

Meski mendukung, Puan juga mendorong agar pemerintah terus melakukan penyempurnaan. Ia menyoroti masih banyaknya tantangan teknis di lapangan yang harus direspons dengan kebijakan adaptif.

"Karena program baru tentu tidak bisa langsung sempurna. Perlu sinergi antara DPR dan pemerintah untuk menyempurnakannya," kata Puan.

Mengutip dari ANTARA News, Selasa (15/7), Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, dengan sistem pembelajaran terintegrasi antara pelajaran formal dan penguatan karakter, termasuk nilai agama, kepemimpinan, dan keterampilan hidup.

Menariknya, Sekolah Rakyat juga telah mengadopsi sistem Learning Management System (LMS) berbasis digital yang memungkinkan anak-anak di wilayah terpencil mengakses materi pembelajaran yang setara dengan siswa di kota besar.

Dengan total 100 titik rintisan yang sudah berjalan, program ini diharapkan bisa menjadi wajah baru pendidikan inklusif di Indonesia-asal tidak berubah arah menjadi institusi yang eksklusif dan tertutup.