Pemerintah Israel dan Militer Beda Pendapat soal Rencana Kamp untuk Warga Gaza

JAKARTA, GENVOICE.ID - Rencana kontroversial pemerintah Israel untuk membangun "kota kemanusiaan" di Gaza selatan menuai perpecahan serius antara pejabat sipil dan militer. Ide pemindahan massal warga Palestina ke kamp khusus ini memicu kecaman luas, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengungkapkan bahwa proyek tersebut akan dibangun di sekitar Kota Rafah, berdekatan dengan perbatasan Mesir. Rencana itu melibatkan pemindahan awal 600.000 warga Palestina, yang nantinya akan diperluas mencakup seluruh populasi Gaza. Katz menyatakan bahwa warga hanya diizinkan keluar kamp jika hendak berpindah ke negara lain.

Namun, kritik keras datang dari berbagai arah. Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, menyamakan proyek tersebut dengan "kamp konsentrasi" dan menyebutnya sebagai bentuk pemindahan paksa yang berpotensi menjadi pembersihan etnis. Komentarnya memicu reaksi keras dari sejumlah menteri, termasuk Menteri Warisan Budaya Amichai Eliyahu yang bahkan menyarankan Olmert layak dipenjara karena ucapannya.

Di sisi lain, militer Israel juga menunjukkan ketidaksetujuannya. Kepala Staf IDF, Eyal Zamir, dilaporkan berselisih dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam rapat kabinet keamanan. Zamir menilai bahwa proyek ini justru membebani anggaran militer dan mengalihkan fokus dari misi utama seperti penyelamatan sandera.

Netanyahu dikabarkan tidak puas dengan rencana yang disusun militer, menilainya terlalu mahal dan terlalu lambat. Ia meminta versi baru yang lebih cepat dan hemat biaya diserahkan dalam waktu dua hari. Sementara itu, Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa proyek tersebut bisa memakan biaya tahunan hingga 15 miliar shekel, yang kemungkinan besar akan dibebankan kepada rakyat.

Sementara konflik internal pemerintah terus memanas, serangan Israel di Gaza masih berlangsung. Sedikitnya 31 orang tewas, termasuk anak-anak dan perempuan, menurut laporan dari rumah sakit setempat. Di tengah krisis ini, PBB memperingatkan bahwa operasi bantuan bisa terhenti sepenuhnya karena kelangkaan bahan bakar yang parah.

Rencana kamp ini, yang dimaksudkan sebagai solusi kemanusiaan, justru dikhawatirkan memperburuk krisis Gaza dan mengancam stabilitas kawasan. Perselisihan antara pemerintah dan militer pun menambah kompleksitas dari situasi yang sudah genting.