Wamendagri Tegur 5 Gubernur Kalimantan soal Karhutla, Minta Berhenti Bikin Polemik

JAKARTA, GENVOICE.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta lima gubernur di Kalimantan lebih fokus menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung. Ia mengingatkan para kepala daerah agar mengutamakan koordinasi di lapangan dan tidak mengeluarkan pernyataan impulsif yang berpotensi memicu kontroversi.

Pernyataan tersebut disampaikan Bima di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026). Menurutnya, masyarakat membutuhkan langkah nyata dan respons cepat dari pemerintah daerah, bukan pernyataan yang justru menambah polemik.

"Ya, sebaiknya kepala daerah itu fokus pada koordinasi lapangan, mengurangi pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan kontroversi atau polemik," tutur Bima.

Bima Arya Minta Gubernur Perbaiki Koordinasi

Bima menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara para gubernur dan instansi atau lembaga yang terlibat dalam penanganan karhutla. Koordinasi tersebut diperlukan agar upaya pemadaman dan penanganan dampak kebakaran dapat berjalan lebih efektif.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu menawarkan solusi di tengah situasi sulit. Karena itu, para kepala daerah diminta mengarahkan energi untuk mempercepat penanganan kebakaran dan memenuhi kebutuhan warga yang terdampak.

"Pahami bahwa warga membutuhkan langkah cepat. Ya, jadi jangan sampai menimbulkan polemik, menguras energi, apa lagi menyakiti hati warga. Jangan sampai seperti itu, ya," sebut Bima.

Lima Gubernur Kalimantan Jadi Perhatian

Permintaan Bima muncul setelah sejumlah pernyataan dan tindakan kepala daerah di Kalimantan menuai kritik ketika karhutla masih menjadi persoalan. Kelima gubernur yang dimaksud berasal dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.

Berikut sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian publik:

• Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran. Ia menuai kritik setelah mengaitkan karhutla dengan takdir dan menyebut kebakaran banyak disebabkan oleh ulah manusia. Agustiar juga melontarkan candaan dengan memelesetkan peribahasa persatuan menjadi ungkapan "bercerai kawin lagi".

• Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin. Ia mendapat kritik setelah menilai kondisi karhutla tidak lagi parah saat meninjau lokasi kebakaran di Banjarbaru pada Agustus 2026. Muhidin kemudian meminta maaf karena pemerintah daerah belum mampu membantu penanganan karhutla di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

• Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud. Ia menjadi perhatian setelah foto dirinya sedang makan di sebuah hotel di Singapura beredar di media sosial. Ia juga dikaitkan dengan isu perjalanan ke Singapura untuk menonton ajang Formula 1 (F1), tetapi informasi tersebut dalam laporan yang menjadi acuan disebut sebagai isu di media sosial.

• Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Ia menuai kritik setelah beradu argumen dengan mahasiswa yang memprotes penanganan karhutla di Bundaran Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, pada 3 September 2026. Dalam audiensi tersebut, Ria mempertanyakan keterlibatan mahasiswa dalam pemadaman kebakaran dan membandingkannya dengan pengalamannya turun ke lapangan selama beberapa hari.

• Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang. Ia mendapat perhatian setelah menghadiri turnamen sepak bola pada awal September 2026. Zainal membantah bahwa penyelenggaraan turnamen tersebut menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penanganan Karhutla Perlu Jadi Prioritas

Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi yang cermat dari pejabat publik, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan lingkungan dan risiko kesehatan akibat karhutla. Pernyataan kepala daerah dapat memengaruhi kepercayaan publik, sehingga perlu disampaikan dengan mempertimbangkan situasi dan kebutuhan warga.

Di sisi lain, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama pemerintah daerah, instansi terkait, petugas pemadam, serta masyarakat. Koordinasi yang jelas dan tindakan nyata diperlukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mengurangi dampaknya terhadap kehidupan warga.

Pesan Bima Arya menegaskan bahwa kepala daerah perlu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Para gubernur di Kalimantan diharapkan memperkuat koordinasi, memperbaiki komunikasi, dan memastikan upaya penanganan karhutla berjalan secara serius serta berorientasi pada solusi.