Pemprov DKI dan BPS Hadirkan Portal Satu Data Jakarta

JAKARTA, Genvoice.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung secara resmi meluncurkan portal daring baru bernama Portal Satu Data Jakarta pada Selasa (11/11) di Gedung AA Maramis-Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Peluncuran ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, efisien, dan berbasis data.

Peluncuran portal tersebut juga disertai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengenai pengembangan statistik sektoral dan implementasi program Satu Data Indonesia.

Selain itu, kerja sama juga dibangun dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat aspek keamanan pengelolaan data publik.

Kerja sama dengan BPS dan BSSN dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa data publik yang disajikan tidak hanya lengkap, tetapi juga tepercaya dan aman sesuai standar nasional.

Gubernur Pramono menyatakan bahwa portal tersebut menjadi dasar utama bagi pengambilan keputusan pemerintah daerah Jakarta.

"Sekarang ini sudah waktunya data digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil tanpa data akan kehilangan arah," ujarnya dalam sambutan.

Pramono menambahkan bahwa melalui portal ini data dari berbagai instansi akan diintegrasikan sehingga proses pengambilan kebijakan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Lebih jauh, Gubernur juga menegaskan bahwa penguatan tuntutan digitalisasi dan layanan publik yang berbasis teknologi menjadi salah satu strategi utama agar Jakarta mampu bersaing sebagai kota global, tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga budaya kerja yang inovatif dan berbasis data.

Kehadiran portal ini memungkinkan masyarakat umum, akademisi, maupun media untuk mengakses data terbuka mengenai aspek‐aspek pembangunan Jakarta. Hal ini berpotensi meningkatkan transparansi pemerintahan, memudahkan pemantauan kebijakan publik, serta mendorong partisipasi warga dalam pembangunan kota.

Bagi pemerintah daerah, portal ini membantu mempercepat siklus pengambilan kebijakan, mengurangi ketergantungan pada intuisi semata, dan memperkuat akuntabilitas publik.