Panas! Meksiko Gugat Perusahaan Google, Ada Apa Sebenarnya?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah Meksiko resmi menggugat raksasa teknologi Google setelah perusahaan itu mengganti nama "Teluk Meksiko" menjadi "Teluk Amerika" di tampilan Google Maps versi Amerika Serikat.

Dilansir dari Antara, gugatan ini mencuat ke publik setelah Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, menyampaikan protes keras dalam konferensi pers di Mexico City pada Sabtu (10/5).

Menurut Sheinbaum, pihaknya sudah lebih dulu mengajukan peringatan kepada Google sebelum mengambil jalur hukum. Namun, upaya diplomasi itu tidak mendapat respons memuaskan.

"Google sudah digugat secara hukum. Putusan awal telah dikeluarkan, dan saat ini kami menunggu putusan akhirnya," ujarnya di hadapan wartawan.

Presiden Sheinbaum menegaskan bahwa Meksiko tidak mempermasalahkan penggunaan nama "Teluk Amerika" di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Namun, ia menyebut penggantian nama untuk seluruh wilayah Teluk adalah bentuk distorsi sejarah dan geografi.

"Google tidak berhak melabeli seluruh Teluk tersebut seperti itu. Ini bukan hanya persoalan nasional, tapi juga masalah internasional," tegasnya.

Meksiko mendesak agar Google mengembalikan penggunaan nama "Teluk Meksiko" untuk wilayah yang secara geografis berbatasan dengan Meksiko dan Kuba, sesuai dengan peta resmi dunia dan standar kartografi internasional.

Sheinbaum juga mengonfirmasi bahwa isu ini tidak disinggung dalam percakapannya dengan Presiden AS Donald Trump dalam komunikasi via telepon beberapa waktu lalu.

Namun, kontroversi ini bermula dari kebijakan kontroversial Presiden Trump. Pada 20 Januari, ia menandatangani perintah eksekutif yang memerintahkan perubahan nama "Gulf of Mexico" menjadi "Gulf of America" dalam dokumen dan platform digital yang digunakan di Amerika Serikat.

Tak lama berselang, pada 11 Februari, Google mulai menerapkan perubahan tersebut dalam versi Google Maps untuk pengguna di AS, memicu reaksi keras dari publik dan pemerintah Meksiko.

Langkah ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk intervensi politik dalam domain netral seperti pemetaan digital, dan berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik antara kedua negara.

Hingga saat ini, Google belum memberikan tanggapan resmi atas gugatan tersebut. Sementara itu, publik internasional menanti bagaimana kasus ini akan berkembang-dan apakah sejarah geografis bisa benar-benar diubah hanya dengan sekali klik.