Raffi Ahmad Punya Harta Rp1,14 Triliun, Perusahaan RANS Terima Rp14,7 Miliar dari APBN

JAKARTA, GENVOICE.ID - Kekayaan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, kembali menjadi perbincangan publik setelah laporan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat angka lebih dari Rp1 triliun. Perhatian terhadap Raffi juga muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap perusahaan yang terafiliasi dengannya menerima kontrak pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar dari dua kementerian.

Berdasarkan data yang tercantum dalam LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Raffi melaporkan kekayaan bersih sebesar Rp1.146.887.725.636 atau sekitar Rp1,14 triliun. Laporan tersebut disampaikan pada 31 Desember 2025 dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Presiden.

Nilai kekayaan itu merupakan akumulasi seluruh aset yang dilaporkan setelah dikurangi kewajiban atau utang. Sejumlah aset properti dan surat berharga menjadi bagian terbesar dari kekayaan presenter sekaligus pengusaha tersebut.

Rincian Kekayaan Raffi Ahmad dalam LHKPN

Salah satu komponen kekayaan terbesar Raffi berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan. Dalam laporan tersebut, ia mencatat mempunyai 18 bidang properti dengan nilai keseluruhan mencapai Rp562.896.000.000 atau sekitar Rp562,8 miliar.

Aset properti itu tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Jakarta Selatan, Tangerang, Depok, Makassar, hingga Tabanan. Seluruh tanah dan bangunan tersebut dilaporkan Raffi sebagai hasil sendiri.

Selain properti, Raffi juga mempunyai koleksi kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Total nilai 33 kendaraan yang tercatat dalam LHKPN mencapai Rp68.392.900.000 atau sekitar Rp68,3 miliar.

Komponen kekayaan lainnya berasal dari surat berharga dengan nilai sekitar Rp527 miliar. Raffi juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp48,6 miliar, kas dan setara kas sekitar Rp59 miliar, serta harta lainnya sekitar Rp10,9 miliar.

Meski mempunyai aset dengan nilai fantastis, Raffi juga tercatat memiliki kewajiban berupa utang sekitar Rp130 miliar. Setelah seluruh kewajiban tersebut dikurangkan, kekayaan bersih yang dilaporkan kepada KPK berada di angka Rp1,14 triliun.

Perusahaan Raffi Ahmad Terima Kontrak Rp14,7 Miliar dari APBN

Di tengah laporan kekayaan tersebut, ICW mengungkap adanya pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Berdasarkan data pengadaan pemerintah pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), nilai keseluruhan kontrak dari dua kementerian mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.

Pengadaan itu terbagi menjadi lima paket dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025 hingga 2026.

Pekerjaan yang tercantum dalam pengadaan tersebut mencakup penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment, publikasi melalui Instagram Reels dan Instagram Story, serta konten TikTok. Selain itu, terdapat pula paket pekerjaan berupa kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah acara pemerintah.

Dari lima paket yang berasal dari Kemendikbudristek pada 2024, anggaran terbesar dialokasikan untuk kebutuhan kehadiran Raffi Ahmad dalam acara atau event attendance. Nilai paket tersebut mencapai Rp2.521.329.200 atau sekitar Rp2,5 miliar.

Paket lainnya meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902. Kemudian, penayangan Instagram Reels @raffinagita1717 mencapai Rp205.893.300, Instagram Story sebesar Rp575.655.000, serta konten TikTok senilai Rp144.423.600.

Secara keseluruhan, lima paket pengadaan dari Kemendikbudristek tersebut bernilai sekitar Rp3,9 miliar. Adapun tiga paket dari KKP memiliki nilai gabungan sekitar Rp10,8 miliar.

Dua paket yang dikerjakan pada 2025 masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar untuk kebutuhan influencer engagement. Selanjutnya, satu paket pada 2026 senilai Rp3,6 miliar digunakan untuk publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna.

ICW Minta Dokumen Pengadaan Dibuka

Temuan kontrak tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer. ICW mempertanyakan manfaat pengadaan tersebut, terlebih kementerian sebenarnya telah memiliki unit hubungan masyarakat dan saluran komunikasi resmi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Organisasi antikorupsi itu juga mengaitkan pengadaan tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurut ICW, penggunaan dana negara untuk promosi melalui figur publik perlu disertai keterbukaan mengenai tujuan, manfaat, serta hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

ICW mendesak pemerintah membuka dokumen pengadaan secara transparan. Dokumen yang diminta mencakup kontrak kerja sama, perhitungan harga, kerangka acuan kerja, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.

Mengenal PT Rans Animasi Indonesia

PT Rans Animasi Indonesia merupakan anak usaha PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS), perusahaan media dan hiburan yang didirikan oleh Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina. Perusahaan tersebut berdiri pada 2020 sebagai bagian dari pengembangan bisnis di bidang produksi film animasi dan perekaman video.

Berdasarkan data per 30 September 2026, RANS tercatat memiliki 99,91 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Sementara Raffi Ahmad merupakan pemegang saham pengendali RANS dengan kepemilikan sekitar 62,93 persen setelah perusahaan tersebut melantai di bursa.

Sebelum melaksanakan penawaran umum perdana saham atau IPO, porsi kepemilikan Raffi di RANS tercatat mencapai 78,68 persen. Dalam struktur manajemen perusahaan, Nagita Slavina menjabat sebagai Direktur Utama, sedangkan posisi Komisaris Utama dipegang Darwin Cyril Noerhadi.

Besarnya nilai kekayaan Raffi dalam LHKPN dan kontrak pengadaan yang diterima perusahaan terafiliasi dengannya menjadi dua informasi yang kembali menarik perhatian publik. Di tengah polemik penggunaan anggaran negara, keterbukaan dokumen dan penjelasan mengenai manfaat pengadaan menjadi hal penting untuk memastikan belanja pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.