Pemerintah akan Percepat Pemulihan Ekonomi agar Menyerap Banyak Tenaga Kerja

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit fiskal sesuai ketentuan undang-undang, yakni maksimal di level 3 persen.

"Kita akan mengikuti undang-undang," kata Purbaya, usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/9).

Bendahara Negara yang baru sehari dilantik itu menyebut pemerintah juga sedang menyiapkan percepatan implementasi program yang ada agar mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja. "Kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja lebih banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan," kata Menkeu.

Selain itu, Purbaya juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia mengungkapkan telah berdiskusi dengan Bank Indonesia agar kebijakan yang ditempuh tidak mengganggu likuiditas sistem perbankan.

Ia mengatakan pemerintah akan mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang. Percepatan dilakukan dengan mengoptimalkan kebijakan yang sudah ada dengan harapan dampaknya lebih cepat dirasakan masyarakat.

"Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Rapat tadi memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat," kata Purbaya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan berada di kisaran 4,7 hingga 5 persen pada 2025 dinilai masih dalam batas aman.

Tantangan Struktural

Menanggapi program percepatan itu, pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi mengatakan meskipun ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif, tantangan struktural masih perlu diatasi.

Ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,12 persen secara tahunan pada triwulan II-2025, sebagian besar didorong oleh faktor musiman pasca-Lebaran, dan tidak mencerminkan momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.

Begitu pula dengan persoalan kemiskinan yang masih menggelayuti Indonesia, persentase penduduk miskin tercatat 8,47 persen pada Maret 2025, jumlah absolutnya masih tinggi, yaitu 23,85 juta orang.

Tantangan lain jelas Badiul adalah defisit APBN diperkirakan mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir 2025 atau setara dengan 662 triliun rupiah, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan fiskal yang perlu diwaspadai. Defisit tersebut berpotensi menjadi salah satu alasan penarikan utang baru.

Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2025 tercatat sebesar 1,87 persen (yoy), berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen, namun tekanan inflasi dapat meningkat jika daya beli masyarakat tidak membaik.

Daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, menunjukkan penurunan signifikan. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat, jumlah nominal simpanan di bawah 100 juta terkontraksi sebesar 0,9 persen per Mei 2025, mencerminkan penurunan kepercayaan dan kemampuan finansial masyarakat.

Menurut Badiul, tantangan utamanya ada pada konsistensi implementasi dan pengawasan. "Kalau langkah percepatan ini bisa dijalankan dengan disiplin, maka kita bisa berharap pertumbuhan ekonomi lebih inklusif, bukan hanya angka di atas kertas, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat,"tegasnya.

Di sisi lain, tantangan ekonomi global juga masih terus berlanjut, terutama dampak dari faktor geopolitik. "Jika ingin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pemerintah perlu memperkuat pondasi perekonomian nasional yaitu sektor riil (UMKM)," pungkasnya.

Pada kesempatan berbeda, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang turun langsung memimpin rapat percepatan ekonomi. Keterlibatan Kepala Negara jelasnya akan meningkatkan koordinasi antarkementerian sehingga program pembangunan bisa berjalan lebih efektif.

Pembahasan akselerasi ekonomi yang dibahas di level tertinggi Pemerintahan menunjukkan keseriusan pemerintah menjawab kebutuhan publik. Ia menekankan bahwa masyarakat menunggu perubahan nyata di lapangan, baik dalam bentuk lapangan kerja baru, peningkatan daya beli, maupun perbaikan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

"Kecepatan bukan hanya di atas kertas, tetapi harus benar-benar sampai pada rakyat," kata Aditya.

Sementara itu, Direktur Narasi Institut, Achmad Nur Hidayat mengatakan publik lebih membutuhkan strategi yang jelas ketimbang retorika optimistis. Masyarakat butuh peta jalan yang jelas khususnya bagaimana pertumbuhan tinggi akan dikelola agar inklusif. Begitupula dengan upaya menjaga kredibilitas APBN, serta bagaimana komunikasi Pemerintah dengan publik tetap terpelihara