Transaksi Judi Online Nyaris Tembus Rp1.100 Triliun, Negara dalam Bahaya?

JAKARTA, GENVOICE.ID - Fenomena judi online alias judol kini makin meresahkan dan sudah sampai di level darurat nasional!

Gak main-main, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan nilai transaksi judol bisa tembus Rp999 triliun di akhir 2024, bahkan berpotensi naik ke Rp1.100 triliun kalau pemerintah dan aparat tidak segera turun tangan.

"Indonesia menjadi sasaran empuk provider judol. Bahkan sudah ada kasus mahasiswa yang bunuh diri karena terlilit hutang judi, dan seorang bapak yang menjual bayi karena kecanduan," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam diskusi yang bertajuk "Strategi Nasional Memerangi Kejahatan Finansial," ungkap Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.

Yang bikin makin mengkhawatirkan, akses ke platform judol sekarang super gampang. Cuma butuh smartphone doang! Bahkan para pelaku menggunakan rekening aspal alias asli tapi palsu, yang dibeli dari dark web atau platform ilegal buat nutupin jejak mereka.

Rekening Dijual Beli: Ladang Baru Kejahatan

Salah satu dalang maraknya kejahatan ini adalah bisnis jual beli rekening bank. Di medsos, forum gelap, sampai aplikasi chat terenkripsi, banyak banget akun jual rekening atas nama orang lain, lengkap dengan identitas palsu. Rekening ini biasanya dipakai untuk menampung duit hasil judi online, penipuan, sampai pencucian uang lintas negara.

Parahnya lagi, sekarang siapa aja bisa beli rekening dalam hitungan menit! Masalah ini makin rumit karena minimnya literasi digital di masyarakat dan lemahnya sistem deteksi dini di perbankan.

Untungnya, PPATK dan bank mitra sudah mulai bergerak. Mereka mulai identifikasi dan blokir rekening mencurigakan yang tidak aktif (dormant), sesuai aturan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan UU Perbankan. Semua rekening itu sekarang lagi dalam tahap verifikasi data lewat Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).

Ivan juga menegaskan, ini bukan perampasan tapi bentuk perlindungan sistem keuangan negara dari uang haram. "Semua langkah kami sesuai undang-undang. Jangan narasikan sebagai bentuk perampasan," tegasnya.

Gak Cuma Pemerintah, Masyarakat Juga Harus Melek Judol

PPATK percaya, lawan judol ini harus dibarengi dengan kerja sama! Gak cuma PPATK, tapi juga OJK, BI, polisi, jaksa, dan bank. Masyarakat juga harus sadar. Jangan sembarangan sewa nama untuk buka rekening, apalagi cuma buat dapetin cuan.

"Kita tidak bisa lagi hanya bekerja secara reaktif. Harus proaktif dan preventif. Sistem pelaporan, deteksi teknologi, dan kerja-kerja intelijen keuangan harus disinergikan," tutup Ivan.

Fenomena judi online yang makin merajalela jelas bukan hanya ancaman bagi individu, tapi juga bagi stabilitas sistem keuangan nasional. Pemerintah bersama PPATK dan lembaga terkait terus memperkuat langkah proaktif demi memberantas praktik haram ini.

Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada, bijak dalam menggunakan rekening, dan tidak tergiur tawaran-tawaran instan yang mengarah ke jerat kejahatan finansial. Saatnya perang melawan judi online, sebelum semuanya terlambat.