Jemaah Umrah Tertahan akibat Erupsi Krakatau, Travel Harus Tanggung Biaya Hotel hingga Tiket Baru

JAKARTA, GENVOICE.ID - Erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengganggu penerbangan sepanjang akhir pekan berdampak pada perjalanan sejumlah jemaah umrah asal Indonesia. Sebagian jemaah tertahan di Jeddah dan Madinah, sementara lainnya sudah tiba di Singapura tetapi belum dapat melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

Kondisi tersebut juga membuat penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau PPIU harus menanggung sejumlah biaya tambahan, mulai dari penginapan hingga tiket penerbangan pengganti.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPD AMPHURI) Jatim-Banusra, Muhammad Sufyan Arif, mengatakan gangguan penerbangan tidak hanya dialami jemaah yang hendak berangkat dari Indonesia, tetapi juga mereka yang sedang dalam perjalanan pulang dari Tanah Suci.

Menurut Sufyan, sejumlah jemaah bahkan harus mencari penginapan sendiri di Jeddah karena belum mendapat kepastian jadwal penerbangan menuju Indonesia.

"Yang kembali dari Jeddah maupun dari Madinah itu juga terdampak. Bahkan ada anggota kami yang sudah laporan, mereka sudah dua hari ini harus mencari penginapan sendiri di Jeddah, karena penerbangan ke Tanah Air untuk pulang juga belum bisa dapat kepastian," kata Sufyan saat on air di Radio Suara Surabaya dari Makkah, Senin (7/9/2026).

Situasi serupa terjadi pada jemaah yang telah sampai di Singapura. Mereka belum bisa meneruskan perjalanan menuju Jakarta karena penerbangan lanjutan belum dapat dipastikan. Jemaah yang masih berada di Madinah juga menghadapi persoalan yang sama.

Sufyan menyebut ketidakpastian penerbangan dari Jakarta membuat travel kesulitan mencari tiket alternatif bagi jemaah yang terdampak. Kondisi tersebut semakin rumit karena banyak jemaah dari berbagai travel juga membutuhkan penerbangan pengganti.

Di sisi lain, keberangkatan jemaah dari Indonesia turut mengalami gangguan. Penerbangan melalui Jakarta disebut dibatalkan hingga Senin, sehingga sejumlah jadwal keberangkatan dari Surabaya harus disusun ulang.

Penjadwalan ulang diperlukan agar perjalanan jemaah tetap dapat berlangsung sekaligus mencegah kontrak hotel di Makkah dan Madinah ikut bermasalah.

"Yang di Surabaya juga kita harus menjadwalkan ulang penerbangannya. Kita harus cari penerbangan pengganti supaya untuk hotel di Makkah maupun Madinah bisa terselamatkan," ujar Sufyan.

Travel kini dihadapkan pada dua pilihan dari maskapai, yakni melakukan refund atau menjadwalkan ulang penerbangan. Namun, opsi reschedule juga tidak mudah dilakukan karena ketersediaan penerbangan pengganti cukup terbatas.

Sufyan mengatakan, sejumlah penerbangan bahkan sudah penuh hingga Oktober. Jika memilih penjadwalan ulang, penerbangan paling cepat kemungkinan baru tersedia pada awal November.

Penundaan hingga waktu tersebut berpotensi menambah beban biaya bagi travel. Pasalnya, jadwal perjalanan awal telah disesuaikan dengan kontrak hotel jemaah di Makkah dan Madinah.

Jika memilih refund, travel harus segera mencari penerbangan alternatif yang tidak melewati Jakarta. Beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain menggunakan bandara lain di Indonesia atau memanfaatkan bandara transit seperti Singapura dan Malaysia.

Namun, mendapatkan tiket pengganti juga bukan perkara mudah. Banyak jemaah dan penyelenggara perjalanan lain mengalami gangguan serupa sehingga permintaan terhadap kursi penerbangan alternatif meningkat.

"Cari tiket pengganti juga tidak semudah mencari beli gorengan. Karena banyak yang terdampak juga. Jadi kita harus cepet-cepetan, mana yang ada itu harus segera kita selamatkan," kata Sufyan.

Selain ketersediaannya yang terbatas, harga tiket pengganti juga mengalami kenaikan. Sufyan memperkirakan travel perlu mengeluarkan sekitar Rp10 juta hingga Rp11 juta untuk setiap jemaah yang membutuhkan tiket baru.

Sementara itu, biaya hotel selama jemaah harus tertahan di Jeddah maupun Madinah untuk sementara ditanggung oleh masing-masing travel. Sufyan menyebut pihak maskapai mengategorikan gangguan penerbangan akibat erupsi tersebut sebagai force majeure atau keadaan di luar kendali.

"Ini infonya ditanggung masing-masing travel. Jadi pihak airline menyampaikan bahwa ini force majeure, jadi bencana alam," ujarnya.

Menurut Sufyan, kondisi tersebut membuat posisi PPIU juga menjadi pihak yang terdampak. Travel tetap berkewajiban memastikan jemaah mendapatkan layanan perjalanan, tetapi gangguan penerbangan akibat bencana alam berada di luar kendali penyelenggara.

"Berarti kami dari PPIU ini kan juga korban dari force majeure. Teman-teman PPIU tetap komitmen terhadap apa yang menjadi amanahnya, tapi juga harus menyadari bahwa posisi ini bukan kesalahan sepenuhnya ada di kami. Ini dampak dari bencana alam," katanya.

Hingga Senin (7/9/2026), sedikitnya delapan anggota AMPHURI telah melaporkan adanya dampak gangguan penerbangan dari Jakarta. Dua di antaranya merupakan travel asal Jawa Timur.

Namun, jumlah keseluruhan jemaah dari Jawa Timur yang terdampak masih dalam proses pendataan. AMPHURI juga belum memiliki data dari travel yang berada di luar asosiasi.

Sufyan berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut, terutama dengan membuka dan mengoptimalkan penggunaan bandara alternatif.

Menurut dia, langkah tersebut penting agar jemaah yang tertahan di luar negeri maupun calon jemaah yang gagal berangkat dari Indonesia bisa segera mendapatkan kepastian perjalanan.

"Harapan kami di sinilah pemerintah harusnya hadir karena memang bisnis PPIU ini, bisnis travel ini adalah bisnis yang risiko tinggi. Kehadiran pemerintah dalam menjembatani atau mungkin membuka alternatif bandara selain Bandara Soekarno-Hatta itu harus segera diambil supaya baik yang cancel flight maupun yang akan balik ke Tanah Air ini bisa segera teratasi," pungkasnya.