Butuh 4 Juta Ton Beras untuk 82,9 Juta Penerima Manfat MBG

JAKARTA- Di tengah ancaman krisis pangan, pemerintah butuh sedikitnya 4 juta ton beras guna mendukung 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Makin banyak penerima manfaat yang diikutsertakan dalam program tersebut, kian banyak pula bahan baku yang dibutuhkan," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (4/3).

Namun demikian, katanya, terkait bahan baku di setiap daerah memiliki kebutuhan dan ketersediaan bahan yang berbeda-beda. Misalnya, di Jawa membutuhkan ayam dalam jumlah besar, sedangkan daerah lain membutuhkan ikan.

Program MBG menjadi prioritas utama pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya pelajar sekolah, di 38 provinsi di Indonesia.

Produksi Dalam Negeri

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan lantaran kebutuhan baku banyak dengan anggaran besar, sumber bahan bakunya tidak boleh dari impor tetapi hasil produksi sendiri. "Bahan baku harus dari dalam negeri, gunakan pangan hasil produksi sendiri," kata Esther.

Dia mendorong agar Pemerintah mengutamakan kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan petani lokal sebagai pemasok bahan baku agar multiplier effect program makan bergizi gratis semakin luas.

Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah lainnya yaitu upaya efisiensi anggaran, Esther mengusulkan agar anggaran program makan bergizi gratis diimplementasikan secara bertahap.

"Tahap pertama khusus untuk daerah stunting, tahap dua daerah miskin. Kemudian, tahap ketiga daerah remote area, dan tahap selanjutnya baru daerah lainnya. Tetapi harus ada evaluasi setiap tahap," kata Esther.

Akreditasi

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan meminta lembaga independen seperti IDSurvey dan Sucofindo untuk memberikan akreditasi terhadap program makan bergizi gratis. "Kami kejar akreditasi agar menjaga mutu dan kualitas," kata Dadan.

Dadan menjelaskan, permintaan kepada lembaga akreditasi itu dilakukan setelah program MBG mencapai 6 juta penerima manfaat. Sejauh ini, baru ada sekitar 2 juta penduduk yang menerima manfaat MBG. "Kami kejar 6 juta sampai akhir Agustus 2025."

Program MBG dimulai sejak awal Januari. Anggaran awal program ini dialokasikan sebesar 71 triliun rupiah. Lalu Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menambah anggaran MBG sebesar 100 triliun rupiah menjadi 171 triliun rupiah.