Pernyataan Prabowo soal Sawit Tuai Kritik Lagi, Warga Sebut Bencana Sumatera Dipengaruhi Hal Tersebut

JAKARTA, GENVOICE.ID -  Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penambahan lahan kelapa sawit dan menyebut sawit “bukan penyebab deforestasi” memicu kekhawatiran serius dari kelompok lingkungan.

Mereka menilai pernyataan itu bukan hanya keliru secara ilmiah, tetapi juga berpotensi membuka pintu pada gelombang deforestasi baru dan konflik agraria di berbagai daerah.

Walhi menilai pernyataan Prabowo berkaitan dengan dorongan pemerintah untuk memperluas produksi biodiesel, sebuah wacana yang sudah digaungkan sejak masa kampanye Pilpres 2024. Namun yang membuat para pegiat lingkungan terkejut adalah kalimat Prabowo yang menyebut “kelapa sawit itu pohon” sehingga tidak tepat dituding menyebabkan deforestasi.

Menurut pengkampanye hutan dan kebun Walhi, Uli Arta Siagian, berbagai riset telah menunjukkan bahwa ekspansi sawit memiliki kaitan langsung dengan deforestasi. Dalam catatan mereka, pembukaan lahan untuk perkebunan sawit kerap mengorbankan ekosistem hutan primer yang jauh lebih kaya keanekaragaman hayati dan lebih efektif menyerap karbon.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bahkan menyebut “setiap perluasan sawit selalu menghadirkan konflik” karena tumpang tindih lahan hingga perebutan ruang hidup masyarakat adat.

Dari sisi bisnis, serikat petani sawit mengingatkan bahwa dorongan ekspansi besar-besaran justru dapat menyeret Indonesia dalam tekanan pasar internasional. Produk sawit Indonesia sudah lama disorot Eropa sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan, dan kebijakan memperluas lahan akan semakin memperburuk persepsi tersebut.

Dalam pidatonya di Musrenbangnas, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu takut terhadap kritik deforestasi. Ia bahkan berpesan kepada para kepala daerah, TNI, dan Polri untuk menjaga kebun sawit yang disebutnya sebagai “aset negara”. Ia juga meremehkan potensi embargo Eropa dengan mengatakan bahwa Indonesia tidak akan merugi jika pasar Eropa menutup diri.

Pernyataan itu segera dibantah oleh sejumlah organisasi lingkungan. Direktur Sawit Watch, Achmad Surambo, menegaskan bahwa kemampuan sawit menyerap CO₂ tidak bisa dijadikan alasan untuk membuka hutan. Ekosistem hutan alami jauh lebih unggul dalam hal penyimpanan karbon, konservasi tanah, hingga pencegahan bencana ekologis seperti banjir dan kebakaran.

Surambo juga mengingatkan bahwa sawit bukan tanaman hutan menurut regulasi resmi, baik Permen LHK P.23/2021 maupun UU Cipta Kerja. Penelitian mereka bahkan menunjukkan sawit hanya memberi manfaat penyerapan karbon di wilayah yang sudah kritis, bukan di kawasan hutan sehat.

Sejumlah kajian lain memperlihatkan bahwa ekspansi sawit sudah nyaris menyentuh batas ekologisnya. Lahan sawit nasional sebaiknya tidak melebihi 18,15 juta hektare, dan kondisi hari ini sudah sangat dekat dengan batas tersebut. Di Sumatra, lahan sawit mencapai 10,7 juta hektare, melampaui daya dukung 10,69 juta hektare. Di Kalimantan, luasnya 6,68 juta hektare, juga lebih besar dari batas 6,61 juta hektare.

Surambo menyoroti ancaman di wilayah lain seperti Sulawesi yang kini menghadapi megaproyek “Palm Oil Belt” seluas sejuta hektare. Jika pemerintah tetap mendorong ekspansi, ia menilai dampaknya bisa muncul dalam bentuk banjir lebih intens, penurunan keanekaragaman hayati, konflik lahan, hingga kerentanan ekologis jangka panjang.

Ia menyimpulkan bahwa pemerintah seharusnya bersikap lebih bijak. Ketika daya dukung lingkungan sudah dilewati, memperluas sawit hanya akan semakin memperbesar risiko yang selama ini sudah diperingatkan para ahli dan masyarakat sipil.