Registrasi Kartu Pakai Rekam Wajah, Aman atau Bikin Waswas? Begini Penjelasan Ahlinya

JAKARTA, GENVOICE.ID - Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Digital mulai mendorong penggunaan teknologi rekam wajah untuk proses registrasi kartu seluler.

Di tengah meningkatnya kasus penyalahgunaan data pribadi, kebijakan ini disebut bisa membawa perubahan besar, terutama soal keamanan identitas digital masyarakat yang selama ini rawan disalahgunakan.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai teknologi ini justru memberikan lapisan perlindungan ekstra bagi pengguna. Menurutnya, banyak orang sebenarnya tidak sadar bahwa data pribadi mereka mungkin sudah digunakan pihak lain.

Ia menyebut teknologi rekam wajah dapat membuat akses data pelanggan jauh lebih aman. Identitas hanya bisa dibuka oleh pemilik yang sah, sehingga risiko pencurian data bisa ditekan. Selama ini, penyalahgunaan identitas sering terjadi tanpa disadari, dan sistem verifikasi biometrik dinilai bisa menjadi jawaban untuk mengurangi celah tersebut.

Kebijakan ini juga dinilai mengikuti kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa memakai face recognition di aplikasi transportasi online, mobile banking, dan berbagai layanan digital lain. Proses registrasinya pun disebut sederhana. Pengguna hanya perlu menyiapkan KTP, Kartu Keluarga, dan melakukan pemindaian wajah. Jika data cocok, verifikasi selesai dalam hitungan menit.

Heru bahkan sempat mencoba langsung layanan tersebut di salah satu gerai operator seluler. Ia mengaku prosesnya cepat dan mudah digunakan oleh masyarakat umum.

Meski begitu, Heru menegaskan bahwa pemerintah tetap perlu menata ekosistem pendukung sebelum kebijakan ini diterapkan secara nasional. Uji coba terbatas dianggap penting untuk memetakan hambatan di lapangan, mulai dari kesiapan perangkat hingga literasi digital pengguna. Tahap evaluasi selanjutnya dibutuhkan agar implementasi kebijakan bisa berjalan lebih lancar.

Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan data sensitif harus menjadi prioritas utama. Data wajah sebaiknya langsung dihapus begitu proses verifikasi selesai agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan di kemudian hari.

Heru berharap publik bisa memahami manfaat teknologi ini selama pemerintah memastikan keamanan, transparansi, dan penerapan yang dilakukan secara bertahap. Edukasi yang jelas menjadi kunci agar kebijakan ini diterima masyarakat tanpa menimbulkan kekhawatiran baru terkait privasi.