Prabowo Targetkan DHE Jadi Booster Ekonomi RI, Sampe Ratusan Miliar Dolar!

JAKARTA, GENVOICE.ID - Presiden Prabowo Subianto ingin menambah devisa sampai 100 miliar dolar AS per tahun dengan kebijakan baru soal Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Nah, mulai 1 Maret 2025, semua entitas yang pakai aset negara dan dapat kredit dari bank pemerintah wajib naro hasil penjualan dan usahanya di bank nasional.

"Hal ini sudah dilakukan oleh banyak negara cukup lama. Dengan langkah ini, maka devisa hasil ekspor kita diperkirakan akan tambah sebanyak 80 miliar dollar AS di tahun 2025," kata Prabowo saat peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Rabu (26/2).

Kebijakan ini diharapkan bisa bikin cadangan devisa nasional makin kuat, yang bakal jadi langkah besar menuju ekonomi yang lebih mandiri dan stabil. Selain itu, penyimpanan DHE di bank nasional bisa bikin likuiditas bank makin oke dan mendukung pembiayaan sektor produktif dalam negeri.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ngejelasin kalau aturan ini dibuat biar uang hasil ekspor tambang tetap muter di dalam negeri.

"Saya memahami yang disampaikan, namun kita menginginkan perputaran ekonomi yang lebih kuat di dalam negeri, karena kita memiliki likuiditas yang lebih banyak, berasal dari ekspor tambang kita," kata Suahasil.

Menurut Suahasil, kebijakan ini udah dipertimbangkan matang, mengingat hasil tambang di Indonesia nggak cuma batu bara, tapi juga banyak mineral lain yang potensial. Jadi, pas tambang dijual, duitnya nggak langsung keluar negeri, tapi tetap muter di Indonesia buat eksplorasi dan penambangan berikutnya.

Devisa katanya juga bisa digunakan sebagai kolateral atau underlying untuk kegiatan ekonomi selanjutnya. Manfaat devisa juga bisa digunakan untuk mendukung eksplorasi dan penambangan berikutnya. Intinya, uang terus berputar di dalam negeri.

"Ini makna atau intensi dari kebijakan ini. Kalau ada devisa hasil ekspor dan kami minta ada di Indonesia, itu artinya berputar di Indonesia," kata Suahasil.

Direktur Eksekutif Indef,Esther Sri Astuti mendukung kebijakan ini karena makin banyak devisa yang masuk, makin kuat juga nilai rupiah terhadap dolar AS.

"Kalau makin banyak devisa ditahan maka suplai valas di pasar semakin banyak sehingga nilai tukar rupiah terapresiasi terhadap dollar AS," katanya.

Tapi, Esther juga ngingetin pemerintah buat bijak soal timeline penyimpanan devisa.

"Jangan sampai devisa yang ditahan ini menghambat kinerja bisnis eksportir, karena bagaimana pun mereka butuh uangnya berputar untuk operasional usahanya," tutur Esther.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dian Anita Nuswantara bilang kebijakan ini pas banget buat memperkuat ekonomi nasional, terutama di tengah situasi global yang nggak stabil

"Dalam kondisi pasar yang penuh dengan ketidakpastian terutama dengan eskalasi perang dagang yang masih berlangsung, langkah ini dapat membantu memperkuat nilai tukar rupiah karena devisa kita akan bertambah. Kita lebih mandiri dalam menghadapi guncangan eksternal. Selain itu para eksportir juga diuntungkan karena ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pembayaran kembali atas pinjaman eksportir," tutur Anita.

Di sisi lain, pemerintah juga udah kasih mandat ke perbankan buat jadi ujung tombak implementasi aturan ini. Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, bilang pengawasan bakal dilakukan bareng Bea Cukai, Bank Indonesia, dan OJK lewat sistem terintegrasi.

Ada juga sanksi buat yang ngeyel, lho! Eksportir yang nggak nurut bisa kena penangguhan ekspor. Peraturan baru ini juga bakal ningkatin kewajiban penyimpanan DHE SDA nonmigas jadi 100 persen selama 12 bulan dan memperluas penggunaan DHE SDA dalam rekening khusus valas.