Entourage Bali Bantah Diskriminasi WNI, Klarifikasinya Bikin Geram!

JAKARTA, GENVOICE.ID -  Polemik soal event lari yang digelar komunitas Entourage Bali masih terus bergulir.

Setelah ramai dituding melakukan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia (WNI), pihak penyelenggara akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi. Mereka membantah tuduhan bahwa acara tersebut sengaja membatasi peserta lokal, dan menyebut bahwa kenyataannya justru banyak peserta berasal dari Indonesia.

Dalam klarifikasinya, Entourage Bali mengklaim bahwa salah satu event mereka diikuti cukup banyak WNI, bahkan disebut sebagai salah satu kelompok peserta terbesar. Mereka juga menegaskan bahwa kegiatan lari tersebut pada dasarnya terbuka untuk umum, bukan hanya untuk warga negara asing (WNA). Narasi ini muncul sebagai respons atas tudingan yang viral di media sosial soal adanya “penyaringan” peserta berdasarkan kewarganegaraan.

Namun di sisi lain, kontroversi ini tidak muncul tanpa alasan. Sejumlah laporan menyebut ada WNI yang mengaku kesulitan bergabung, sementara peserta asing justru lebih mudah diterima. Dugaan ini makin kuat setelah beredar tangkapan layar percakapan yang menunjukkan adanya proses seleksi yang mempertimbangkan asal negara pendaftar.

Kondisi ini memicu reaksi keras, bahkan sampai ke ranah politik. Sejumlah pihak di DPR meminta agar dugaan diskriminasi tersebut diusut tuntas. Mereka menegaskan bahwa ruang publik di Indonesia tidak boleh dibatasi oleh faktor kewarganegaraan, apalagi oleh komunitas yang bukan berasal dari dalam negeri.

Tak hanya itu, pihak Imigrasi juga ikut turun tangan. Dua warga negara asing yang diduga menjadi penyelenggara kegiatan tersebut bahkan telah dikenai sanksi berupa penangkalan, sehingga tidak bisa kembali ke Indonesia. Langkah ini diambil karena kegiatan tersebut dinilai berpotensi melanggar aturan, termasuk terkait dugaan diskriminasi dan izin operasional.

Di tengah tekanan yang semakin besar, Entourage Bali akhirnya menyampaikan permintaan maaf dan menghentikan sementara seluruh aktivitas mereka. Mereka mengakui adanya kesalahan dalam sistem, khususnya pada proses persetujuan peserta yang disebut terjadi secara otomatis dan menimbulkan bias.

Meski begitu, publik masih mempertanyakan apakah ini benar-benar kesalahan teknis semata atau ada pola eksklusivitas yang lebih dalam. Apalagi, fenomena komunitas “khusus ekspatriat” di Bali memang sudah lama jadi sorotan, terutama jika sampai menggunakan fasilitas publik yang seharusnya bisa diakses semua orang.