Asal Usul Sapaan Pak Haji dan Bu Haji yang Jarang Diketahui

JAKARTA, GENVOICE.ID - Sapaan Pak Haji atau Bu Haji sudah sangat akrab di tengah masyarakat Indonesia. Gelar tersebut biasanya diberikan kepada seseorang yang telah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

Banyak orang menganggap penggunaan gelar haji merupakan tradisi keagamaan yang sejak awal berasal dari ajaran Islam. Namun ternyata, sejarah mencatat bahwa penyematan gelar tersebut justru berkembang pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Tradisi penggunaan gelar haji ternyata memiliki kaitan erat dengan kebijakan pengawasan pemerintah kolonial terhadap masyarakat pribumi yang pergi ke Makkah.

Pemerintah Kolonial Khawatir terhadap Jemaah Haji

Pada masa penjajahan, ibadah haji tidak hanya dipandang sebagai perjalanan spiritual semata. Pemerintah kolonial menilai perjalanan ke Tanah Suci juga bisa membawa pengaruh politik yang besar.

Banyak jemaah yang pulang dari Makkah dianggap membawa pemikiran baru, semangat keagamaan yang kuat, hingga ide perlawanan terhadap penjajah.

Kekhawatiran tersebut mulai terlihat pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels sekitar tahun 1810-an.

Tokoh yang dikenal lewat pembangunan Jalan Raya Anyer-Panarukan itu disebut mulai mencurigai pengaruh para jemaah haji asal Nusantara setelah kembali dari Arab Saudi.

Karena itulah, pemerintah kolonial saat itu mulai menerapkan kebijakan berupa paspor haji sebagai identitas khusus bagi penduduk pribumi yang hendak berangkat ke Tanah Suci.

Kekhawatiran Berlanjut pada Masa Raffles

Kecurigaan terhadap jemaah haji juga berlanjut pada masa pemerintahan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles.

Dalam bukunya yang berjudul History of Java pada 1817, Raffles menilai bahwa masyarakat Jawa yang baru pulang dari ibadah haji merasa memiliki kedudukan lebih tinggi dan dianggap berpotensi menggerakkan perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial.

Pandangan tersebut membuat pemerintah kolonial semakin memperketat pengawasan terhadap para jemaah haji.

Gelar Haji Dijadikan Alat Pengawasan

Aturan resmi terkait penyematan gelar haji mulai diterapkan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1859.

Saat itu, para jemaah yang baru pulang dari Makkah diwajibkan menjalani pemeriksaan serta ujian tertentu sebelum diakui secara resmi.

Jika dinyatakan lolos, mereka diwajibkan mencantumkan gelar haji di depan nama dan mengenakan identitas tertentu seperti sorban putih maupun pakaian khas agar mudah dikenali.

Kebijakan tersebut ternyata bukan sekadar aturan administratif biasa.

Pemerintah kolonial ingin lebih mudah memantau mantan jemaah haji karena dianggap memiliki pengaruh besar di masyarakat dan berpotensi memimpin gerakan perlawanan.

Kekhawatiran itu semakin meningkat setelah terjadinya Java War yang dipimpin oleh Prince Diponegoro.

Pemerintah kolonial percaya bahwa tokoh agama dan orang-orang yang pernah belajar di Tanah Suci memiliki pengaruh kuat dalam membangkitkan semangat perlawanan rakyat.

Bertahan hingga Sekarang

Meski Indonesia sudah lama merdeka, tradisi penggunaan gelar Haji tetap bertahan hingga sekarang.

Namun, makna penggunaan gelar tersebut kini berubah menjadi bentuk penghormatan sosial kepada seseorang yang telah menunaikan rukun Islam kelima.

Sapaan Pak Haji dan Bu Haji pun akhirnya menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang diwariskan lintas generasi hingga saat ini.