Mufti Anam Bongkar Rencana Pajak Amplop Nikahan: "Tragis Kalau Ini Benar Terjadi!"

JAKARTA, GENVOICE.ID - Namanya Mufti Anam. Kalau kamu belum familiar, dia adalah sosok muda yang aktif di Komisi VI DPR RI, mewakili Fraksi PDI Perjuangan. Baru-baru ini, Mufti bikin publik heboh karena membongkar wacana kontroversial dari pemerintah: rencana memajaki uang pemberian di acara pernikahan.

Dalam rapat kerja bareng Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR pada 23 Juli 2025, Mufti menyampaikan keresahannya. Awalnya, ia mengkritik pengalihan dividen BUMN ke perusahaan Danantara yang menurutnya bikin pendapatan negara menurun. Nah, kekurangan itu, kata Mufti, bikin pemerintah jadi 'putar otak' cari pemasukan tambahan-salah satunya dengan menggencarkan kebijakan pajak, bahkan sampai ke hal-hal yang bikin rakyat geleng-geleng.

"Bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah. Nah ini kan tragis, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit," kata Mufti tegas di forum itu.

Mufti juga menyebut kalau para pelaku UMKM, pedagang online, hingga influencer digital kini mulai merasa waswas. Soalnya, mereka semua mulai dikenai pajak meski baru merintis usaha. Apalagi kalau sekarang uang dari amplop nikahan pun ikut disasar, rasanya makin berat.

Ia menyambung bahwa efek dominonya gak main-main, Gen. Anak muda yang semangat berjualan di marketplace, kini mulai mundur perlahan gara-gara takut ribet urusan pajak. Hal ini, menurutnya, muncul karena kebijakan fiskal yang keliru.

Mufti gak berhenti sampai situ. Ia juga mempertanyakan efektivitas Danantara dalam mengelola dana negara. Apa benar lebih efisien daripada langsung dikelola Kemenkeu?

"Pertanyaannya, kalau memang dividen BUMN diserahkan ke Danantara, maka pertanyaan saya adalah apa jaminan bahwa Danantara bisa mengelola uang lebih baik dibanding dikelola Kementerian Keuangan?" ujarnya lagi.

Di tengah ramainya isu ini, DJP langsung klarifikasi. Mereka menyebut pajak amplop kondangan bukan kebijakan resmi, dan kalaupun ada tambahan penghasilan seperti itu, selama sifatnya pribadi dan gak berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis, gak akan dikenai pajak.

Meski begitu, Gen, keberanian Mufti Anam menyuarakan isu ini bikin namanya makin diperhitungkan di dunia politik. Lahir di Banyuwangi pada 1987, Mufti gak cuma punya latar belakang pendidikan yang solid, tapi juga pernah menjabat sebagai Ketua HIPMI Jatim dan aktif membela kepentingan UMKM.

Dengan gaya bicara yang tegas tapi tetap membumi, Mufti menunjukkan dirinya bukan sekadar politisi biasa. Ia paham keresahan rakyat, terutama anak muda dan pelaku usaha digital yang sedang bertumbuh.

Kalau suara-suara kritis kayak gini gak muncul, bisa jadi banyak kebijakan aneh yang lolos begitu aja. Makanya, pantas aja Mufti Anam jadi tokoh yang mulai dilirik Gen Z hari ini. Kita lihat saja langkah berani berikutnya, Gen!