Sudaryono Janjikan Pembenahan BGN dengan Tata Kelola Transparan dan Terbuka terhadap Kritik
JAKARTA, GENVOICE.ID - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu (22/7). Mantan Wakil Menteri Pertanian itu dipercaya menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan.
Pelantikan Sudaryono dilakukan di Istana Negara, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78B Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Dalam prosesi tersebut, ia mengucapkan sumpah jabatan untuk menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Dasar 1945 serta bekerja dengan penuh tanggung jawab.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sudaryono dipilih karena telah mengikuti penyusunan konsep Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal. Saat menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, ia dinilai memahami rantai pasok bahan pangan yang menjadi fondasi utama pelaksanaan program tersebut.
Memasuki hari pertamanya sebagai Kepala BGN, Sudaryono langsung menegaskan komitmennya membenahi tata kelola lembaga. Ia meminta seluruh jajaran bekerja cepat, efektif, dan efisien demi memperbaiki pelaksanaan program MBG.
Sudaryono bahkan mempersilakan pegawai yang merasa tidak siap mengikuti ritme perubahan untuk mengajukan perpindahan tugas atau kembali ke instansi asal. Menurutnya, pembenahan organisasi membutuhkan tim yang memiliki komitmen dan visi yang sama.
Ia mengaku telah mengumpulkan berbagai masukan mengenai pelaksanaan MBG sejak masih bertugas di Kementerian Pertanian. Berbagai catatan tersebut nantinya akan dibahas bersama jajaran internal BGN sekaligus diperkaya dengan masukan dari berbagai pihak sebelum dijadikan dasar pengambilan kebijakan.
Selain fokus pada pembenahan internal, Sudaryono memastikan BGN akan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun gagasan. Ia menilai evaluasi dari publik menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.
Meski demikian, Sudaryono membedakan antara kritik yang bersifat membangun dengan tuntutan untuk menghentikan program. Menurutnya, usulan pembubaran BGN atau penghentian MBG bukan merupakan ranah lembaga yang dipimpinnya karena program tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa tugas BGN adalah memastikan makanan bergizi tersalurkan dengan aman dan tepat sasaran kepada anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita sebagai kelompok penerima manfaat utama.
Sudaryono juga meminta seluruh pegawai tidak menghindari persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program. Ia menegaskan setiap masalah harus dihadapi dan diselesaikan secara terbuka, bukan diabaikan.
Terkait kasus dugaan penyimpangan maupun tindak pidana korupsi yang menyeret program MBG, Sudaryono memastikan BGN akan menyerahkan sepenuhnya proses investigasi, penyelidikan, dan penyidikan kepada aparat penegak hukum. Lembaga yang dipimpinnya, kata dia, akan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.
Ia turut mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya, keluarga, sahabat, maupun orang dekat untuk menawarkan jasa atau meminta imbalan tertentu. Jika menemukan praktik semacam itu, Sudaryono meminta agar segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Sudaryono menegaskan tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, rekan, ataupun kerabat dalam urusan pekerjaan. Seluruh keputusan di BGN, menurutnya, harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan sesuai sistem, bukan berdasarkan kedekatan personal.
Ia juga menekankan pentingnya budaya kerja yang terbuka dalam setiap proses pengambilan keputusan. Semua pembahasan mengenai program maupun kebijakan, lanjutnya, harus dilakukan secara profesional dan transparan, bukan melalui komunikasi informal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Menutup pernyataannya, Sudaryono mengakui bahwa membangun program Makan Bergizi Gratis bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan seorang diri. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memberikan masukan demi menyempurnakan pelaksanaan program yang ditujukan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia dalam jangka panjang.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!