Trump Umumkan ‘Kesepakatan Besar’ dengan Prabowo, Masa Depan Hubungan AS-Indonesia Jadi Sorotan!

JAKARTA, GENVOICE.ID - Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump mengejutkan publik dengan pengumuman bahwa dirinya telah mencapai sebuah "kesepakatan besar" dengan Indonesia melalui negosiasi langsung dengan Presiden RI, Prabowo Subianto. Pernyataan ini ia sampaikan lewat akun media sosial Truth pada Selasa malam (waktu AS), pukul 08.50.

"Kesepakatan besar, untuk semua pihak, baru saja tercapai dengan Indonesia. Saya bernegosiasi langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati. Rincian akan segera menyusul!!!" tulis Trump dalam unggahannya.

Unggahan tersebut segera memicu spekulasi luas mengenai isi dan cakupan kerja sama yang dimaksud. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih maupun pemerintah Indonesia, termasuk Istana Kepresidenan RI atau Kementerian Luar Negeri.

Postingan Trump bahkan sempat direpost oleh akun Instagram story Sekretariat Kabinet RI, menambah penasaran publik soal kesepakatan apa yang telah dicapai kedua negara.

Belum lama ini, Trump diketahui mengecam 11 negara anggota BRICS melalui unggahan di akun Truth pada Minggu (6/7) malam waktu AS. Dalam pernyataan tersebut, ia mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10 persen bagi negara-negara yang mendukung kebijakan "anti-Amerika" dari BRICS.

Indonesia, yang tengah mengintensifkan pembicaraan untuk lebih terlibat dalam blok ekonomi BRICS, segera merespons dengan mengutus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto beserta tim negosiasi tarif RI ke AS pada Selasa (8/7).

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sendiri baru saja menghadiri KTT BRICS di Brasil pada 6-7 Juli 2025, sekaligus bertemu sejumlah pemimpin dunia dan investor internasional.

Airlangga, saat memberikan keterangan pers di Brussel pada Sabtu (12/7), memastikan bahwa AS menunda penerapan tarif impor 32 persen terhadap produk Indonesia. Penundaan ini merupakan hasil kesepakatan dari pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS dan Kepala USTR di Washington D.C. pada 9 Juli 2025.

Penundaan itu berlaku selama tiga pekan untuk memberikan waktu bagi negosiasi lanjutan, mencakup isu-isu seperti hambatan non-tarif, ekonomi digital, dan kerja sama di sektor mineral kritis-termasuk nikel dan tembaga-yang disebut menjadi perhatian serius AS.