Mendagri Tito Beberkan Peran Penting Kemendagri Kawal Program Prioritas Nasional

JAKARTA, GENVOICE.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memegang peran kunci dalam mengawal program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, hampir semua program prioritas tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah daerah (Pemda), yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kemendagri.

"Peran Kemendagri menjadi sangat penting di hampir semua program, karena semua ini pasti terkait dengan pemerintahan daerah," kata Tito dalam Seminar Nasional memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia dan Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Salah satu contoh nyata dukungan Kemendagri adalah pada program penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk mendukung hal itu, telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. SKB tersebut mengatur pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, yang kemudian ditindaklanjuti Pemda melalui Peraturan Kepala Daerah.

Tito juga menyebut peran penting Kemendagri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) meminta dukungan Kemendagri agar program ini berjalan optimal, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dukungan tersebut terutama terkait koordinasi Pemda agar pelaksanaan MBG dapat menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Kemendagri juga ikut mendukung program pendidikan seperti Sekolah Rakyat, boarding school bagi anak-anak kurang mampu, hingga Sekolah Unggulan Garuda. Menurut Tito, inisiatif-inisiatif ini sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Tidak berhenti di situ, Kemendagri berperan dalam mewujudkan e-government melalui Ditjen Dukcapil, Ditjen Bina Keuangan Daerah, hingga komponen lain di internal kementerian. Transformasi digital ini dinilai penting untuk menciptakan birokrasi yang lebih transparan dan efisien.

Di sisi lain, Kemendagri juga aktif dalam pengendalian inflasi daerah. Setiap pekan, lembaga ini menggelar rapat koordinasi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Bahkan, tim khusus kerap diterjunkan ke daerah dengan tingkat inflasi yang tinggi.

"Pertumbuhan ekonomi nasional juga sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal. Karena itu, Kemendagri akan terus berkontribusi mengawal kebijakan pemerintah pusat hingga ke daerah," tutup Tito.