5 Kebijakan Pemerintahan Prabowo yang Disorot Media Asing: Dinilai Boros dan Sentralistik

JAKARTA, GENVOICE.ID -Kebijakan awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai memicu respons kritis dari berbagai media dan pengamat ekonomi asing. Sejumlah langkah politik serta ekonomi yang diambil pemerintah dinilai terlalu membebani anggaran negara (fiskal) dan cenderung mengarah pada pemusatan kekuasaan.

Dilansir dari analisis The Economist, para pengamat internasional mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari kebijakan-kebijakan ini terhadap stabilitas ekonomi makro dan kualitas iklim demokrasi di Indonesia.

Berikut adalah lima poin kebijakan yang paling disorot oleh dunia internasional, di antaranya:

1. Anggaran Fantastis untuk Program Populis

Kebijakan yang paling menyita perhatian adalah program makan bergizi gratis serta proyek pengembangan puluhan ribu koperasi desa. Gabungan dua program berskala masif ini diperkirakan menelan dana sedikitnya Rp320 triliun per tahun.

Risiko Fiskal: Dengan target penerimaan pajak yang dinilai belum optimal, pengamat asing khawatir pengeluaran megah ini akan memperlebar defisit APBN hingga mendekati ambang batas aman yang diatur undang-undang.

2. Dominasi Koalisi Besar dan Penyusutan Oposisi

Langkah Prabowo merangkul mayoritas partai politik ke dalam koalisi pemerintahan dinilai menciptakan lanskap politik yang terlalu sentralistik. Akibatnya, fungsi kontrol dan keseimbangan (checks and balances) di parlemen menjadi sangat lemah.

Dampak Demokrasi: Sikap kritis presiden terhadap budaya oposisi memicu kekhawatiran global bahwa ruang bagi suara perbedaan pendapat di Indonesia akan semakin menyempit dalam jangka panjang.

3. Meluasnya Peran Militer di Sektor Sipil

Internasional menyoroti peningkatan keterlibatan personil militer aktif dalam urusan domestik warga sipil. Mulai dari operasional dapur umum untuk program makan gratis hingga proyek infrastruktur di tingkat desa.

Sorotan Aturan: Revisi regulasi yang membolehkan tentara aktif memegang jabatan sipil dinilai mengaburkan batas fungsi pertahanan, sehingga memicu kekhawatiran akan kembalinya pengaruh militerisme masa lalu.

4. Intervensi dan Independensi Lembaga Keuangan

Perombakan di jajaran menteri ekonomi serta penempatan figur-figur internal yang dekat dengan lingkaran presiden di lembaga finansial strategis memicu sentimen negatif dari pasar global.

Risiko Pasar: Pengamat menilai ada potensi intervensi politik terhadap independensi kebijakan moneter, termasuk bank sentral. Jika kepercayaan investor merosot, hal ini dikhawatirkan dapat memicu tekanan berat pada nilai tukar Rupiah.

5. Tekanan Struktural pada Sektor Swasta

Kebijakan tegas pemerintah terhadap pelaku usaha dan konglomerat nasional ikut masuk dalam radar pantauan asing. Para pengusaha besar kabarnya diarahkan untuk menyokong instrumen pembiayaan proyek-proyek strategis negara.

Ketidakpastian Investasi: Penegakan hukum yang dianggap selektif, termasuk aksi penyitaan lahan di sektor tambang dan perkebunan sawit secara tidak konsisten, dinilai berisiko menurunkan minat investor asing karena ketidakpastian hukum.