Terbebani Utang Whoosh, Menteri BUMN Wacanakan Negosiasi Ulang

JAKARTA, Genvoice.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan negosiasi ulang dan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Langkah ini dianggap penting agar beban utang dan biaya tambahan proyek tidak terus menjadi hambatan sebelum rencana ekspansi ke Surabaya terlaksana.

Proyek Whoosh dikabarkan mengalami cost overrun atau pembengkakan biaya sekitar USD 1,2 miliar dari estimasi semula. Dari angka tambahan itu, porsi Indonesia dalam konsorsium diperkirakan harus menanggung sekitar 60%, sedangkan sisanya ditanggung pihak China. Beban keuangan ini, termasuk bunga dan pemeliharaan fasilitas pendukung dinilai terlalu besar jika tidak ada penyusunan ulang skema.

Erick Thohir menjelaskan beberapa poin utama yang akan dibahas dalam negosiasi ulang tersebut. Fasilitas pendukung proyek Whoosh diusulkan agar menjadi milik pemerintah Indonesia, tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak konsorsium secara penuh. Dari segi operasional tetap akan dijalankan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Selain itu juga, pemerintah akan meminta agar pembagian beban biaya tambahan (cost overrun) antara Indonesia dan mitra China direvisi agar lebih adil.

Terkait skema restrukturisasi utang, harus diputuskan terlebih dulu sebelum proyek kereta cepat ini diperluas jalurnya ke Surabaya. Negosiasi ini tidak diinisiasi oleh Kementerian BUMN saja, ada beberapa pihak yang terlibat juga.

Danantara Asset Management (holding BUMN transportasi), yang menjadi payung pengurusan proyek dan restrukturisasi keuangan proyek Whoosh.PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI), yang akan fokus pada operasional kereta cepat apabila negosiasi tentang fasilitas pendukung dan kepemilikan selesai. Pihak China sebagai rekan konsorsium dalam proyek, yang memiliki bagian dalam biaya tambahan dan pengaturan fasilitas. Negosiasi ulang dengan China dianggap krusial.

Negosiasi ulang bukan perkara mudah. Semua skema baru harus disetujui kedua belah pihak, termasuk pembagian biaya, kepemilikan fasilitas pendukung, dan fleksibilitas operasional. Utang proyek besar, cost overrun, dan kemungkinan beban terhadap APBN adalah isu yang sensitif. Pemerintah perlu transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga.