Ancaman Tarif Trump: Indonesia Bisa Kehilangan Pasar Sawit ke Malaysia

JAKARTA, GENVOICE.ID - Indonesia menghadapi risiko kehilangan pasar ekspor minyak sawitnya ke Amerika Serikat akibat ketertinggalan dalam negosiasi tarif dibanding Malaysia. Hal ini disampaikan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), yang mengkhawatirkan tarif tinggi akan membuat produk Malaysia lebih kompetitif.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menetapkan tarif impor barang Indonesia tetap berada di angka 32 persen, sementara Malaysia hanya dikenai tarif 25 persen-naik satu poin dari sebelumnya. Meski sama-sama menghadapi kemungkinan kenaikan tarif mulai 1 Agustus, perbedaan angka ini dinilai bisa berdampak besar pada ekspor Indonesia.

Mengutip dari Jakarta Globe, Kamis (17/7), Indonesia dan Malaysia saat ini menyuplai sekitar 80 persen produksi kelapa sawit dunia, dan keduanya menjadi pemasok utama bagi pasar AS. Di tengah tekanan tersebut, Gapki berharap pemerintah Indonesia bisa menegosiasikan tarif yang lebih rendah dari Malaysia sebelum batas waktu yang ditetapkan.

"Sekitar 85 persen dari total impor minyak sawit AS berasal dari Indonesia. Jika tarif tinggi diterapkan, tentu Amerika akan cenderung membeli lebih banyak dari Malaysia," ujar Fadhil Hasan, Kepala Bidang Luar Negeri Gapki, dalam forum yang digelar B-Universe Media Holdings di kawasan PIK 2.

Data Gapki menunjukkan, ekspor CPO Indonesia ke AS pada 2024 mencapai 2,2 juta ton dengan nilai sekitar 2,9 miliar dolar AS. Sementara itu, ekspor total sawit Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2025 mencapai 8,9 miliar dolar AS, dengan volume sekitar 8,3 juta ton. India, Tiongkok, dan Pakistan masih menjadi pasar utama, namun Amerika tetap menjadi tujuan penting. Malaysia sendiri mengekspor 191.000 ton CPO ke AS pada tahun lalu, menurut laporan Bernama.

Perluas Pasar Baru

Di tengah ketidakpastian ini, diskusi soal diversifikasi pasar kembali mencuat. Indonesia baru-baru ini mencatat kemajuan dalam perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa, dan menargetkan kesepakatan final pada September mendatang.

Namun, Fadhil menilai kesepakatan tersebut belum menyelesaikan sepenuhnya tantangan non-tarif dari Eropa, seperti regulasi anti-deforestasi yang menuntut pembuktian bahwa sawit yang diekspor tidak berasal dari kawasan hutan yang dibuka secara ilegal.

Gapki juga mendorong pemerintah untuk mempercepat perjanjian dagang dengan negara lain seperti Turki. Menurut Fadhil, Indonesia sempat kehilangan pasar Turki karena Malaysia telah lebih dahulu menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan negara tersebut sejak 2015.

Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah membahas peluang kerja sama ekonomi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdo?an pada Februari lalu. Keduanya sepakat untuk menjajaki perjanjian dagang terbatas dan mengarah pada CEPA pada 2026.

"Diversifikasi ekspor adalah keharusan di tengah ancaman tarif dari AS dan hambatan dari Eropa. Kita harus mengincar pasar Afrika, Mediterania, dan memperkuat kembali hubungan dagang dengan Turki," kata Fadhil.