Ngeri! 45Persen Bansos PKH dan Sembako Salah Sasaran, Gus Ipul Beber Data Bocor Triliunan

JAKARTA, GENVOICE.ID - Gus Ipul ungkap 45% bansos PKH dan sembako salah sasaran, triliunan dana negara bocor ke pihak yang tidak berhak.

Laporan terbaru dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bikin geleng-geleng kepala. Pasalnya, beliau blak-blakan soal banyaknya program bantuan sosial (bansos) dan subsidi pemerintah yang ternyata salah sasaran alias nggak nyampe ke orang yang benar-benar butuh. Yang kena sorotan? Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), sampai subsidi gas 3 kg, listrik, dan BBM!

Bayangin aja, dari total anggaran bansos dan subsidi yang mencapai Rp 504,7 triliun di tahun 2025 ini, ternyata banyak yang bocor ke pihak yang nggak berhak nerima. Dalam rapat bareng Komisi IX DPR RI, Gus Ipul bilang kalau 45% anggaran PKH dan sembako yang totalnya Rp 78 triliun malah salah sasaran. Wow!

Gak cuma itu, PIP yang punya anggaran Rp 13,4 triliun, ternyata 43%-nya juga meleset dari target. Subsidi gas 3 kg? Parah banget, sampai 60,6% salah sasaran dari total anggaran Rp 87,6 triliun. Listrik juga nggak kalah kacau, 58,6% dari Rp 90,2 triliun dikasih ke penerima yang nggak sesuai kriteria.

Total keseluruhan dana yang salah sasaran dari berbagai program ini mencapai angka yang fantastis dan sangat disayangkan. Pemerintah tentu nggak tinggal diam. Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo Subianto langsung ngerilis Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2025 soal Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTESN). Tujuannya biar semua program pembangunan-terutama bansos-pakai satu data yang valid dan terpadu.

Gus Ipul bilang ini jadi sejarah baru buat Indonesia. Dengan adanya DTESN, semua lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah wajib pakai satu data yang sama biar distribusi bantuan makin tepat sasaran.

Kalau semua subsidi dan bantuan ini disalurkan ke orang yang benar-benar butuh, diprediksi negara bisa hemat sampai Rp 127 triliun. Lumayan banget, kan? Fenomena salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial dan subsidi jadi sorotan serius di era pemerintahan Presiden Prabowo.

Dengan diterbitkannya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTESN, diharapkan distribusi bansos seperti PKH, PIP, subsidi LPG 3 kg, hingga subsidi listrik bisa lebih tepat sasaran dan tidak lagi bocor ke pihak yang tidak berhak. Semua pihak kini dituntut lebih transparan dan akurat dalam mendata penerima bantuan demi keadilan sosial yang merata.