Rano Karno Tegas soal Kasus Beras Oplosan: "Kalau Salah, Tindak!"

JAKARTA, GENVOICE.ID - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, turut menanggapi isu beras subsidi yang diduga dioplos oleh sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berinisial FS. Rano menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bersikap terbuka dan bertindak tegas apabila ditemukan pelanggaran.

"Kalau memang salah, tindak. Nggak ada urusan," ujar Rano saat ditemui di Kawasan Kemayoran Baru, dikutip dari ANTARA News, Selasa (15/7).

Meski demikian, Rano mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menerima klarifikasi dari FS yang membantah tuduhan tersebut. Namun, ia menyatakan bahwa permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara buru-buru dan memerlukan pendalaman yang obyektif.

"Saya sudah mendapat laporan dari FS bahwa itu tidak benar. Tapi, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi," lanjutnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemprov DKI telah menugaskan Inspektorat untuk melakukan audit dan pemeriksaan internal terhadap distribusi beras subsidi yang dimaksud.

"Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, inspektorat turun," tegasnya.

Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri juga telah memeriksa empat produsen beras, yakni WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG. Hal ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran mutu dan pengurangan takaran.

Brigjen Helfi Assegaf dari Dittipideksus Polri mengonfirmasi pemeriksaan tersebut dan menyebutkan bahwa prosesnya masih berlangsung. Ia juga menyatakan bahwa langkah ini menindaklanjuti informasi dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Amran sebelumnya menyebutkan bahwa sebanyak 212 merek beras telah dilaporkan ke Polri dan Kejaksaan Agung karena tidak sesuai standar mutu dan volume. Dari jumlah tersebut, 10 produsen telah menjalani pemeriksaan oleh Satgas Pangan.

"Saya sampaikan, 212 kami sudah kirim merek yang tidak sesuai standar. Kami sudah kirim ke Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung langsung. Pemeriksaan sekarang ini, tiga hari yang lalu. Yang terbesar itu sudah dipanggil," ungkap Amran.

Kasus ini pun menyedot perhatian publik, termasuk kalangan legislatif yang mendukung pengusutan tuntas terhadap dugaan manipulasi beras subsidi oleh BUMD.