PM Jepang Bakal Potong Gaji Para Pejabat

JAKARTA, Genvoice.id - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan rencana pemangkasan gaji dan tunjangan tambahan bagi dirinya dan para menteri kabinetnya, sebagai bagian dari agenda reformasi administratif dan fiskal pemerintahannya. Keputusan ini diungkap dalam sidang legislatif istimewa yang sedang berlangsung pada Senin (10/11).

Pemangkasan direncanakan melalui revisi undang-undang mengenai remunerasi pegawai negeri yang saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Jepang. Salah satu poin utama dari revisi itu adalah menangguhkan tunjangan tambahan yang selama ini diterima oleh perdana menteri dan para menteri - di luar gaji sebagai anggota parlemen.

Menurut laporan, saat ini anggota parlemen Jepang menerima gaji pokok sekitar ¥1,294,000 per bulan. Di atas itu, perdana menteri memperoleh tambahan sekitar ¥1,152,000 per bulan dan para menteri kabinet menerima sekitar ¥489,000 per bulan dalam bentuk tunjangan.

Dengan kebijakan baru yang diterapkan sementara, tunjangan ekstra tersebut akan turun menjadi sekitar ¥390,000 untuk posisi perdana menteri dan ¥110,000 untuk para menteri kabinet.

Takaichi mengatakan bahwa kebijakan pemangkasan ini dimaksudkan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan menunjukkan bahwa ia tidak sekadar berbicara tentang efisiensi, tetapi juga bersedia menurunkan pendapatan sendiri sebagai contoh.

"Saya akan mengerjakan revisi undang-undang agar (anggota kabinet) tidak mendapat gaji melebihi gaji anggota parlemen," tegas Takaichi dalam konferensi pers Oktober lalu.

Langkah ini mendapat dukungan dari salah satu mitra koalisi pemerintah, partai Japan Innovation Party yang selama ini mendorong pengurangan hak istimewa anggota parlemen dan pejabat tinggi negara.

Meski begitu, kebijakan ini juga mendapat beberapa kritik. Pemimpin oposisi dari partai Democratic Party for the People, Yuichiro Tamaki, menyebutnya sebagai "simbol mentalitas deflasi" dan mempertanyakan apakah pemangkasan ini tepat atau tidak.