Prabowo Minta TNI-Polri Jadi Institusi Rakyat, Bukan Sekadar Alat Kekuasaan

JAKARTA, GENVOICE.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus solid serta menjadi institusi yang dicintai rakyat.

Pesan itu disampaikan Presiden saat memberi arahan kepada jajaran pimpinan TNI-Polri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa sebagai Panglima Tertinggi, Presiden menekankan agar TNI dan Polri tampil sebagai institusi yang kuat, profesional, dan berkarakter sebagai tentara serta polisi rakyat. Intinya, kata Prasetyo, Presiden ingin kedua lembaga itu semakin dekat dengan masyarakat dan dipercaya publik.

Prasetyo menyampaikan Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi atas kinerja TNI dan Polri selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinannya. Kedua institusi dinilai berada di garis terdepan dalam membantu menyukseskan berbagai program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Menurut Prasetyo, Presiden di berbagai kesempatan selalu menekankan pentingnya persatuan seluruh elemen bangsa, termasuk TNI dan Polri. Ia juga meminta agar kedua institusi terus merapatkan barisan, melakukan pembenahan, dan bersatu demi kepentingan nasional.

Presiden mendorong peningkatan profesionalisme sekaligus memastikan setiap tugas selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, selama setahun terakhir TNI dan Polri juga menjalankan berbagai tugas yang melampaui fungsi utama masing-masing, namun sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Prasetyo mencontohkan keterlibatan aktif TNI-Polri dalam penanganan bencana yang selalu berada di barisan terdepan, serta dukungan terhadap pembangunan pemerintah, termasuk pembangunan jembatan di wilayah terpencil. Upaya tersebut dinilai meringankan beban warga.

Prasetyo menuturkan Rapim TNI-Polri merupakan agenda rutin tahunan yang digelar setiap awal tahun sebagai forum koordinasi dan pengarahan pimpinan kedua institusi. Rapim TNI-Polri 2026 diikuti lebih dari 650 peserta dari unsur TNI, Polri, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus penguatan sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas nasional serta mendukung agenda strategis pemerintah. Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo juga menyampaikan bahwa pembahasan progres Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme masih terus berjalan.

Pemerintah meninjau pembagian peran antarinstansi secara menyeluruh agar tetap sejalan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Penyesuaian aturan dianggap penting seiring dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang. Namun, Prasetyo menegaskan bahwa isu pelibatan TNI dalam penanganan terorisme tidak dibahas dalam agenda Rapim TNI-Polri kali ini.

Sebelumnya, Lemhannas menyatakan pelibatan TNI diperlukan jika ancaman terorisme bersifat masif atau melibatkan pihak asing, dengan Polri tetap menjadi garda terdepan penegakan hukum.