Tolak Atlet Israel di World Artistic Gymnastics 2025, Pramono Anung: Tak Ada Manfaatnya!

JAKARTA, GENVOICE.ID - Suhu politik di Jakarta mendadak memanas menjelang ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025. Penyebabnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, secara tegas menyatakan menolak kehadiran kontingen atlet Israel untuk bertanding di Ibu Kota.

Sikap penolakan kehadiran kontingen atlet Israel menjelang ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 ini diambil Pramono sebagai respons atas potensi gejolak dan kemarahan publik yang bisa meledak. Menurutnya, luka masyarakat Indonesia atas konflik yang terjadi di Gaza masih sangat kuat dan membekas.

"Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Tak Ada Benefit, Hanya Memicu Kemarahan

Pramono tidak sekadar melarang, ia bahkan mendesak pemerintah pusat agar tidak menerbitkan visa untuk para atlet tersebut. Ia menekankan bahwa kehadiran mereka saat ini zero benefit dan hanya akan memantik kemarahan publik Indonesia.

"Karena tak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini ada atlet gymnastic itu bertanding di Jakarta. Pasti akan menyulut, memantik kemarahan publik dalam kondisi seperti ini," tegas Pramono.

Sikap ini juga disebut selaras dengan kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang sudah "clear" mendukung Palestina.

Pramono menekankan, memori kolektif masyarakat Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan di Gaza masih sangat kuat dan kehadiran perwakilan negara terkait konflik bisa memicu reaksi keras.

Parlemen Ikut Turun Tangan

Dukungan terhadap sikap tegas Gubernur DKI datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah pusat untuk berani menolak keikutsertaan Israel.

Menurutnya, mengizinkan Israel berkompetisi sama saja dengan mengkhianati amanat Konstitusi UUD 1945 yang menentang segala bentuk penjajahan.

"Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi," ujar Sukamta.

Intinya, sikap politik Indonesia dalam isu ini harus konsisten-dan itu berarti olahraga tidak boleh menjadi pintu masuk bagi negara yang kebijakannya bertentangan dengan amanat konstitusi.

Gimana Gen? Setuju dengan langkah Gubernur DKI ini?