Peringatan 80 Tahun Bom Hiroshima: Dunia Diingatkan Bahaya Nyata Senjata Nuklir

JAKARTA, GENVOICE.ID - Dalam peringatan 80 tahun tragedi bom atom Hiroshima, Wali Kota Kazumi Matsui menyerukan agar negara-negara kuat dunia meninggalkan doktrin senjata nuklir sebagai alat pertahanan. Seruan ini ia sampaikan dalam upacara penuh haru yang digelar di Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima, Rabu (6/8), di hadapan para penyintas, warga, dan perwakilan dari 120 negara.

Matsui menyampaikan keprihatinan mendalam atas konflik yang tengah terjadi di Ukraina dan Timur Tengah, yang menurutnya menunjukkan bagaimana dunia mulai melupakan pelajaran kelam dari masa lalu. "Ini ancaman serius bagi fondasi perdamaian yang telah dibangun dengan susah payah," katanya.

Dalam pidato perdamaiannya, ia mendorong generasi muda untuk menyadari konsekuensi "tidak manusiawi" dari penggunaan senjata nuklir. "Kita, rakyat, tidak boleh menyerah. Kita harus membangun konsensus global untuk menghapuskan senjata nuklir demi dunia yang benar-benar damai," ujarnya. Tepuk tangan menggema, disusul pelepasan burung merpati putih dan nyala abadi "api perdamaian" yang terus menyala di depan tugu peringatan korban.

Upacara tahun ini menjadi momen penting bagi para hibakusha-penyintas bom atom-yang jumlahnya kian menipis. Data Kementerian Kesehatan Jepang mencatat, dari hampir 100.000 penyintas yang tersisa, rata-rata usia mereka sudah di atas 86 tahun. Dalam seremoni tersebut, lebih dari 4.940 nama penyintas yang meninggal dalam setahun terakhir ditambahkan ke dalam daftar di tugu peringatan, menambah jumlah korban menjadi hampir 350.000 jiwa.

Salah satu penyintas, Yoshie Yokoyama (96), hadir dengan didampingi cucunya. Ia kehilangan hampir seluruh keluarga karena dampak bom. "Ayah, ibu, kakek-semua meninggal akibat kanker dan luka setelah pengeboman. Banyak yang masih menderita sampai sekarang," ungkapnya.

Meski Rusia tak mengirim utusan, sekutunya Belarus hadir untuk pertama kali dalam empat tahun. Taiwan dan Palestina juga tercatat hadir, menurut laporan media lokal.

Namun, pemerintah Jepang kembali dikritik karena belum meratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir yang diadopsi PBB pada 2021. Meskipun Perdana Menteri Shigeru Ishiba tidak menyebut traktat tersebut dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Jepang, sebagai satu-satunya negara yang pernah diserang senjata nuklir, memiliki misi moral untuk memimpin dunia menuju perlucutan senjata.